Breaking News:

Berita Tanahbumbu

Sekda Kabupaten Tanbu Minta BPD Awasi Pengelolaan Dana Desa

Sekda Tanbu melantik anggota BPD dan diminta supaya mampu meningkatkan sistem pengawasan dan keseimbangan jalannya Pemerintah Desa.

Penulis: Man Hidayat | Editor: Alpri Widianjono
PEMKAB TANBU UNTUK BPOST GROUP
Sebanyak 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), H Rooswandi Salem, Rabu (29/7/2020). 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN – Ada sebanyak 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilantik Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), H Rooswandi Salem.

Bertempat di Kantor Camat Batulicin, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, diberikan wejangan, usai dilantik di Kantor Camat Batulicin, Kabupaten Tanbu, Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ), Rabu (29/7/2020).

Sebanyak 9 anggota BPD Kersik Putih periode 2020-2026. Diharapkan BPD yang baru dilantik, mampu meningkatkan sistem pengawasan dan keseimbangan jalannya Pemerintah Desa.

Karena BPD merupakan wakil masyarakat yang dipilih mewakili masyarakat untuk duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Itu sekaligus merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dua Destinasi Wisata di Kabupaten Tanbu Sudah Buka, Pantai Rindu Alam Belum

Pemkab Tanbu Berduka, Kepala BPKAD Tutup Usia

Perpustakaan Kabupaten Tanbu Kini Lebih Menarik, Ini Gedung Barunya

Siapkan Lelang Jabatan, Sekda Tanbu Sebut Masih Menunggu Persetujuan Mendagri

"BPD tidak boleh atau dinilai hanya sebagai pemberi stempel untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa, tetapi betul-betul mempunyai fungsi sehingga pemerintahan desa itu bisa berjalan dengan baik," kata Rooswandi Salem.

BPD sebagai kontrol sosial dan kontrol politik bagi Kepala Desa, mengawasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.

"BPD dan Kepala desa harus bersinergi karena keduanya adalah mitra dam saling mendukung," katanya.

Untuk itu, BPD harus dapat membangun komunikasi yang harmonis, dan senantiasa melakukan koordinasi maupun konsultasi dinamika kehidupan masyarakat desa dengan Kepala Desa. Tujuannya untuk merumuskan langkah kebijakan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Melalui program Alokasi Dana Desa, BPD dan Kepala Desa harus mampu mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangannya, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efesien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan," harapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Man Hidayat)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved