Breaking News:

Berita Banjarmasin

Anggaran Perjalanan Dinas Terancam Menyusut, Begini Komentar Anggota DPRD Kalsel

Anggota DPRD Provinsi Kalsel ada yang tidak setuju dan ada yang minta pimpinan perjuangkan atas rencana pengurangan uang perjalanan dinas.

BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Aktivitas rapat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ). 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komponen uang saku perjalanan dinas dalam negeri para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) terancam menyusut di tahun 2021, jika Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diterapkan di Kalsel.

Jika menganut aturan tersebut, maka uang saku maksimal perjalanan dinas hanya kurang lebih di angka Rp 530.000 per orang.

Jumlah ini merosot dibanding anggaran uang saku perjalanan dinas yang saat ini berlaku yaitu kurang lebih Rp 2,4 juta per orang.

Meski belum diterapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel di Tahun 2020 ini, namun hal ini sudah menjadi perbincangan hangat tersendiri di kalangan anggota DPRD Provinsi Kalsel.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Habib Ahmad Bahasyim, salah satunya yang menyatakan kurang setuju jika Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tersebut diterapkan.

Menurut Habib, Ia lebih setuju dengan penganggaran uang saku perjalanan dinas saat ini karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pansus Raperda Perlindungan Budaya di DPRD Kalsel Janji Libatkan Masyarakat Adat

DPRD Kalsel Setuju Pembahasan RUU Omnibus Law Dilanjut, Tapi Hapus Pasal Ini

Aset Tetap Pemprov Masih Jadi Polemik, Komisi II DPRD Kalsel Desak Bentuk Tim Khusus

Komisi III DPRD Kalsel Inginkan Gerbang Perbatasan Kalsel-Kaltim Dibangun Bersama

"Bagusnya sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. Karena kalau semua disamaratakan, pasti ada penolakan dan mungkin saja berpengaruh ke aktivitas anggota Dewan," kata Habib.

Ia berharap ada opsi bagi pemerintah di daerah apakah akan menerapkan penganggaran perjalanan dinas sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 atau berdasarkan Peraturan Gubernur mengacu pada kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Terpisah Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Rosehan Noor Bahri, menyatakan, akan tetap mengikuti apapun keputusan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun di Provinsi Kalsel.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved