Breaking News:

Berita HSS

Bupati HSS Siap Terbitkan Perbup, Cegah Pungli pada Redistribusi Tanah

Bupati HSS siap bikin peraturan yang mendukung redistribusi tanah sekaligus mencegah munculnya potensi pungutan liar dalam proses kepengurusan tanah,

DISKOMINFO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK BPOST GROUP
Video confrence Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kanwil ATR/BPN) Kalimantan Selatan (Kalsel) belum lama tadi. 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, H Achmad Fikry, menyatakan,  siap menerbitkan Peraturan Bupati, terkait redistribusi tanah.

Tak sekedar mendukung penuh redistribusi tanah, tapi juga dalam rangka mencegah munculnya potensi pungutan-pungutan liar dalam prosesnya.

Untuk itu, Fikry dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepakat mencantumkan pelarangan pemindahan hak maupun alih fungsi hak atas tanah objek Landreform (TOL) tanpa izin atau klausul tertentu. 

Kepala BPN HSS, Tri Harnanto, mengatakan, meski masyarakat sudah memiliki TOL, pemanfaatannya harus tetap memerhatikan tujuan dan peruntukan dari pemberian redistribusi tanah tersebut.

Sebelumnya, Kepala BPN dan Bupati HSS melaksanakan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Subjek redistribusi tanah berdasarkan hasil pengukuran, pemetaan, inventarisasi dan indentifikasi.

Setelah penelitian lapangan oleh PPL, objek dan subjek redistribusi tanah tersebut dinilai memenuhi persyaratan.

Program CSR, PT AGM Salurkan 1.000 Paket Sembako Melalui Pemkab HSS

Terpilih Kedua Kali untuk Paskibra Nasional, M Asri Maulana Temui Bupati HSS

Dana Insentif Tenaga Kesehatan HSS Segera Cair, Dinkes Masih Lakukan Verifikasi

Lantik 37 Kepala Sekolah, Bupati HSS Minta Disdik Perhatikan Siswa Tak Punya Akses Internet

Letak, luas, status, penggunaan, penguasaan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kondisi tanah tak bermasalah, hingga disepakati meredistribusikan 1.600 bidang kepada masyarakat HSS.

Bupati HSS menjelaskan, 1.600 bidang tanah yang disepakati untuk diredistribusikan statusnya milik negara. Adapula dari pelepasan kawasan hutan kepada masyarakat di beberapa kecamatan. 

“Hasil survei teman-teman dari Tim PPL di lapangan, tanah yang disertifikatkan dan diredistribusikan sudah tidak bermasalah,” ujar Bupati.

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved