Breaking News:

Berita Kalsel

Selangkah Lagi, DPRD Kalsel Finalisasi Raperda Tentang Angkutan Sungai dan Danau

Penggodokan Raperda Tentang Angkutan Sungai dan Danau yang digarap DPRD Kalsel kembali berlanjut setelah sempat tertunda akibat pandemi covid-19.

banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody
Ketua Pansus Raperda Tentang Angkutan Sungai dan Danau DPRD Provinsi Kalsel, Fahrin Nizar 

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sempat tertunda kurang lebih tiga bulan karena pembatasan mobilitas antar daerah terkait pandemi Covid-19, Raperda Tentang Angkutan Sungai dan Danau yang digarap DPRD Provinsi Kalsel kembali berlanjut.

Ketua Pansus Raperda Tentang Angkutan Sungai dan Danau DPRD Provinsi Kalsel, Fahrin Nizar menyatakan untuk memfinalisasi Raperda ini, pihaknya memerlukan satu kali lagi konsultasi ke Kementerian Perhubungan.

Pasalnya kata Nizar, ada perubahan pada salah satu peraturan terkait angkutan perairan yang diterbitkan Kementrian Perhubungan dan aturan tersebut juga menjadi salah satu rujukan penyusunan Raperda yang digarapnya.

Lebih spesifik, pihaknya akan berkonsultasi ke Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan.

Regulasi Usia Muda, Pemain Barito Putera Muhammad Hanapi Paling Senang

Kurban di Tengah Pandemi, Kodim 1003/Kandangan Sebut Hikmah di Balik Idul Adha

KNPI Kalsel dan Kabupaten Tala Bagikan Daging Kurban di Kurau

Jenazah Perempuan Dalam Rumah, Polres Banjar Selidiki Dugaan Kerap Bertengkar

"Minggu depan ke Kementrian untuk dapatkan bahan lengkap untuk Raperda. Ada beberapa item disesuaikan terkait peraturan baru Kementrian Perhubungan soal angkutan laut dan tonase kapal yang bisa melalui sungai," kata Nizar, Minggu (2/8/2020).

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan untuk menggelar rapat dengar pendapatan (RDP) dengan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang ada di Kalsel untuk mendapat masukan kondisi riil angkutan sungai di Kalsel sebelum merampungkan Raperda tersebut.

Raperda yang diinisiasikan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel ini dibuat karena dinilai kebutuhan Perda yang mengatur penyelenggaraan angkutan sungai dan danau diperlukan apalagi Kalsel sebagai Provinsi yang miliki salah satu jalur sungai yang terpanjang di Indonesia.

Raperda tersebut diproyeksikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah mengatur penataan peran angkutan sungai dan danau sebagai salah satu moda transportasi dalam kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu.

Angkutan sungai dan danau diharapkan dapat mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesbilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, polusi rendah dan efisien.

Sebelumnya disampaikan pula oleh Wakil Ketua Pansus, Agus Mawardi, penyususnan Raperda tersebut salah satunya juga dilatarbelakangi insiden tertabraknya Jembatan Rumpiang oleh Kapal Angkutan Sungai beberapa waktu lalu.

"Perda ini juga supaya mencegah, antisipasi dan tindaklanjut jika terjadi kejadian demikian," terangnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved