Meredenominasi (Lagi) Rupiah

Oleh: Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dahsyatnya dampak Covid-19 di Indonesia agaknya tidak menyurutkan hasrat besar Kementerian Keuangan untuk berupaya meredenominasi rupiah.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis 2020-2024, pemerintah hendak menyederhanakan Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Upaya penyederhanaan nominal rupiah seolah mengulang kembali langkah yang dirintis Bank Indonesia (BI) pada awal 2000-an.

Ketika itu, BI telah menggulirkan ide redenominasi, bahkan tahapan sosialisasinya pun sudah mulai digelar. Namun pada akhirnya, ide redenominasi mentok di DPR yang pada saat itu menganggap redenominasi kurang urgen.

Menilai tingkat urgensi kebijakan redenominasi memang gampang-gampang susah. Perdebatan pun senantiasa muncul.

Redenominasi toh hanya menghapus tiga angka nol di belakang. Artinya, hanya dengan memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 tidak bakalan mengubah secara drastis keadaan perekonomian.

Masyarakat pun sejatinya sudah lama melakukan ‘redenominasi’ terselubung. Para pengusaha cafe dan restoran menghilangkan penggunaan tiga nol paling belakang pada harga menu.

Mereka menggantinya dengan huruf “k” (kilo) yang mewakili ribuan tanpa memurahkan atau memahalkan produk yang dijajakan.

Dalam skala yang lebih luas, BPS (Badan Pusat Statistik) juga rutin melakukan ‘redenominasi’.