Breaking News:

Tajuk

Tak Bisa Ditoleransi

Data resmi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel angka positif mencapai hampir 7.000 orang atau tepatnya 6.889 orang.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEMENJAK tak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan didengungkan era new normal alias kebiasaan baru, tak bisa dipungkiri kenaikan kasus Covid-19 tak terkendali. Kenaikan cukup mengerikan.

Data resmi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel angka positif mencapai hampir 7.000 orang atau tepatnya 6.889 orang. Bahkan lebih mengkhawatirkan bukan hanya warga biasa korbannya. Tak sedikit para pejabat di daerah yang menderita dan berujung pada kematian.

Cukup mengejutkan kabar duka datang Senin (1/8) dini hari. Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani berpulang. Belum kering tanah pemakaman Nadjmi, kabar duka kembali didapat. Rabu (12/8) sore Kadisdik Banjar Maidi Armansyah juga berpulang karena Covid. Maidi juga meninggal dalam perawatan di RSUD Ulin dengan gejala yang sama dengan Nadjmi.

Positif lainnya yang beruntung bisa diisolasi saja tanpa perawatan intensif pun cukup banyak. Klaster pemerintahan begitulah yang terjadi. Sekda Banjarbaru Said Abdullah, Kepala Bakeuda dan Kepala Bappeda serta Kabag Hukum Banjarbaru pun harus masuk ruang isolasi selama 10 hari hingga akhirnya hasil swab dinyatakan negatif.

Bukan tidak mungkin akan ada kasus lain bila semua tak disiplin. Tidak usah bicara ini hoaks atau lainnya,yang pasti secara medis benar adanya wabah ini terjadi dan membawa kematian.

Tak perlu diperdebatkan dan sudah selayaknya tindakan tegas diberlakukan. Secepatnya sanksi tegas diberlakukan. Bila perwali tak bisa memberikan sanksi tegas, segera mungkin anggota dewan segera menggodok menjadi perda agar bisa diberlakukan sanksi tegas.

Tak ada toleransi lagi. Sudah terlihat jelas dan faktanya ada kalau wabah corona memang masih mengintai. Protokol kesehatan yang sangat ketat sudah selayaknya diberlakukan. Bila memang memungkinkan, PSBB bisa kembali diberlakukan agar wabah tidak semakin menggila.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah sekarang ini ternyata tak mengubah perilaku hidup sehat sesuai protokol berlaku. Tak sedikit orang tak memakai masker. Protokol kesehatan jaga jarak pun tampak tak berlaku. Kerumunan massa kerap terjadi di tempat rawan hingga anak-anak dengan nyamannya berkeliaran tanpa menggunakan APD.

Sudah seharusnya semua elemen masyarakat menyamakan langkah. Jangan hanya sosialisasi lagi, tapi tindakan tegas. Sudah mulai Maret pandemi namun hingga kini wabahnya sudah semakin menjadi. Cukup sudah sosialiasi.

Wali Kota Banjarmasin juga sudah mengeluarkan perwali. Dia mengimbau masyarakat agar lebih disiplin lagi. Maskernya jangan dilepas, agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sementara disiplin menggunakan APD, karena tak ada obat resmi dan halal yang benar-benar bisa menyembuhkan serangan Covid. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved