Berita Tanahbumbu

Banyak Perusahaan di Tanbu Tak Laporkan Unit Alat Beratnya, Tak Bayar Pajak

Dari 11 unit perusahaan, hanya dari dinas Pemkab Tanbu dan satu unit perusahaan swasta yang bayar pajak hingga 2020 ini

Penulis: Man Hidayat | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Kasi PKB Samsat Batulicin, Yuliansyah didamping pihak ITnya. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Potensi pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Tanahbumbu, melalui UPPD Samsat Batulicin cukup tinggi terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Namun rata-rata perusahaan yang terdata di Samsat Batulicin, kebanyakan tidak melaporkan alat beratnya. Bahkan sejumlah, perusahaan tidak melaporkan unit alat beratnya.

Ada sekitar 11 perusahaan yang masuk data di UPPD Samsat Batulicin, termasuk kantor Dinas Pemerintahan yang memiliki unit alat berat.

Dari 11 unit perusahaan, hanya dari dinas Pemkab Tanbu dan satu unit perusahaan swasta yang bayar hingga 2020 ini.

Rekonsiliasi Pajak Pusat di Tala Lancar, ini Jumlah Institusi yang Bertransaksi

Pembagian Hadiah Banua Covfight Photo & Short Movie Competition, Siapkan Syarat Administrasi Ini

Buntut Tagar Indonesia Butuh Kerja, Penyanyi Ardhito Pramono Minta Maaf

Sementara yang lainnya, tidak berkenan mem bayar pajak, bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak mau didata unit alat beratnya itu. Pihak UPPD Samsat Batulicin bahkan tidak bisa masuk perusahaan.

Ini diungkapkan Kasi PKB pada UPPD Samsat Batulicin, Yuliansyah, Sabtu (15/8/2020). Dia mengatakan saat ini, hanya satu perusahaan yang sudah bayar.

" Dari surat-surat yang dilayangkan, banyak perusahaan tak mau mem bayar pajak unit alat berat itu. Alasan mereka karena ada diputusan MK di 2016 lalu, sehingga mereka tak mau mem bayar pajak," katanya.

Mereka (perusahaan) tergabung disebuah asosiasi dan mereka menolak untuk membayar karena adanya putusan MK di 2016 yang menyebutkan kendaraan yang melintasi jalan negara wajib mem bayar pajak sesuai Undang Undang Lalu lintas.

Namun tidak tertera alat berat sehingga tak ada dasar untuk membayar.

" Alasan perusahaan, alat berat beroperasi bukan di jalan raya sehingga tidak ada kewajiban dari mereka untuk mem bayar pajak," katanya.

Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2020 : Vinales Pole Position, Rossi Melempem, Adik Marc Marquez?

MK saat itu memberikan peluang untuk memberikan ruang untuk merubah UU tadi. Namun, Yuli mengakui itu kan bukan sesuatu yang mudah.

Padahal Perda Kalsel no 5 tahun 2011 sudah memyebutkan tentang pajak daerah. Namun pihak perusahan tetap berpegang pada putusan MK.(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved