Breaking News:

Berita Banjarbaru

VIDEO Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Musnahkan Ribuan Benih Buah Sayuran Impor Ilegal

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin musnahkan ribuan benih buah, benih tanaman hias, benih herbal, dan benih sayur ilegal dari luar negeri.

Penulis: Nurholis Huda | Editor: Syaiful Akhyar

Editor: Syaiful Akhyar
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin musnahkan ribuan benih buah, benih tanaman hias, benih herbal, dan benih sayur ilegal dari luar negeri.

Pemusnahan ini lakukan dengan cara membakar barang bukti ribuan bibit pertanian tadi di incinerator samping belakang kantor wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Bandara Syamsudin Noor, Rabu (19/8/2020).

Pemusnahan benih tanaman sebagai media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tersebut ditengara hasil sitaan periode Juni-Agustus 2020.

Terekam ada sebanyak 118 (seratus delapan belas) kali yang berasal dari luar negeri (Impor) tanpa dilengkapi Phytosanitary Certificate (PC) atau Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan dari negara asal.

VIDEO Konvoi Pendisipilinan Protokol Kesehatan di Tanahbumbu

UMKM Kalteng Diberikan Pelatihan Marketing Pemasaran Secara Online

Bacaan Niat Puasa Tasua, Puasa Asyura & Puasa Ayyamul Bidh di Bulan Muharram Tahun Baru Islam 1442 H

Dirinci, benih tanaman tersebut terdiri dari benih buah, benih tanaman hias, benih herbal, dan benih sayur dengan jumlah total 1562 gram atau 1,562 kg yang berasal dari negara Taiwan, MalaYsia, Laos, Tonga, Thailand, Singapura, Tiongkok, dan Kyrgyzstan.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, Nurhartanto, Rabu (19/8/2020) menjelaskan ribuan bibit yang disita ini jelas melanggar Undang-undang No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pasal 33.

"Apabila media pembawa tersebut lolos masuk ke negara Indonesia tanpa pemeriksaan Badan Karantina Pertanian maka berpotensi membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dapat merusak sumber daya hayati nabati asli Indonesia serta menimbulkan kerugian negara," urai Nurhartanto.

Dijelaskan dia, bahwa modus pelaku ini adalah dengan memesan online. "Sementara ini kami berikan edukasi bahwa boleh mengirimkan namun harus menggunakan prosedur izin karantina," tandasnya.

Dijelaskan Nurhartanto, dalam Undang Undang yang baru maka ditekankan ada sanksi pidana jika mana masih membandel.

"Makanya jangan macam macam nantinya, jika masih ada membandel maka sanksi UU no 21 tahun 2019 ini yang pertama sanksi adminsitrasi, dan kemudian ada sanksi pidana. Jika ada sengaja maka sanksi pindananya 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar, dan jika tidak bersesia membiaya pemusnahan maka bisa dikenakan sanksi 6 tahun penjara dan denda Rp 6 miliar. Karena UU ini baru dan disosialisasikan sejauh ini masih belum ada yang sampai diproses pidana," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved