Bawaslu Ungkap Indikasi Kelalaian Tahapan Coklit di Banjarmasin, PKS Tetap Apresiasi PPDP

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bawaslu Kota Banjarmasin masih melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait dugaan adanya indikasi kelalaian pelaksanaan Coklit dalam rangka pemutakhiran data pemilih oleh sebagian PPDP di Kota Banjarmasin, Jumat (21/8/2020).

Namun tak hanya menjadi perhatian Bawaslu, partai politik sebagai stakeholder pemilihan umum juga angkat suara.

Termasuk DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banjarmasin.

Menurut Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin, Hendra, pihaknya tetap mengapresiasi kerja yang dilaksanakan para PPDP di lapangan.

• Indikasi Dugaan Kelalaian Coklit di Banjarmasin Mencuat, Begini Tanggapan PAN

• Bawaslu Kota Banjarmasin Tindaklanjuti Dugaan Kelalaian PPDP di Tahapan Coklit

• Terkendala Musim Panen, PPDP di Batola Coklit Warga Sore hingga Malam Hari

Namun, apabila ada ditemukan pelanggaran ataupun ketidaksesuaian, maka tentu saja masyarakat menurutnya harus melaporkan dan harus ada rekomendasi dari Bawaslu untuk memperbaikinya.

Perbaikan yang dimaksud kata Hendra untuk menjamin hak pilih, sekaligus agar daftar pemilih bisa akurat, mutakhir dan komprehensif.

"Ini akan mengurangi potensi penggunaan daftar pemilih yang dilarang dalam pemilihan," kata Hendra dihubungi Banjarmasinpost.co.id, Jumat (21/8/2020).

Apalagi di masa pandemi saat ini kata Hendra, maka dikhawatirkan penyelenggaraan pemilihan serentak menjadi tidak sehat dengan potensi banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilih maupun potensi penyalahgunaan data pemilih dan memunculkan pemilih siluman.

• Cek langsung Coklit ke Desa di HSU, Bawaslu Provinsi Tekankan Petugas Wajib Kenakan APD

Karena itu, untuk membantu pelaksanaan pemilihan serentak sejalan dengan amanat Undang-Undang, pihaknya sebagai partai politik ikut membantu mengedukasi konstituen maupun masyarakat umumnya, agar menggunakan hak pilih nya pada Pemilu Serentak yang akan datang.

"Kami juga sampaikan kepada konstituen dan masyarakat agar aktif melaporkan apabila ada kejanggalan dalam proses tahapan coklit tersebut," paparnya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)