Breaking News:

Opini Publik

Penyerapan Anggaran PEN dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

Upaya demi upaya dilakukan pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terjaga dan mobilitas ekonomi nasional juga tetap dapat berjalan

Oleh :Rostamaji Korniawan Pranata Humas di Kementerian Keuangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia menjad satu peristiwa di luar kendali pemerintah dan masyarakat. Bahkan, masyarakat juga tidak mengetahui kapan kondisi ini akan segera berakhir. Namun, asa untuk mencapai tujuan bersama membangun ekonomi dan masyarakat yang sejahtera bukan merupakan halangan yang menghentikan langkah kita semua untuk menjalankan kehidupan seperti yang dilakukan sebelumnya.

Di tengah wabah Covid-19, pemerintah berupaya membangkitkan semangat masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya walaupun masyarakat tetap dituntut kesadarannya dalam mendisiplinkan diri mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Upaya demi upaya dilakukan pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terjaga dan mobilitas ekonomi nasional juga tetap dapat berjalan. Pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional menjadi prioritas pemerintah dan hal tersebut dilakukan pemerintah melalui program realokasi anggaran belanja negara tahun 2020 yang sebelumnya telah ditetapkan parlemen tahun 2019 yang lalu.

Total alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk merealisasikan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sebesar Rp 695,2 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan sektor ekonomi yang paling terdampak, khususnya sektor ekonomi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah.

Pelaku UMKM pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Mereka termasuk kelompok masyarakat yang perlu segera diberdayakan agar usaha yang mereka jalankan tidak mengalami penurunan secara tajam. Belum lagi, program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat lapisan bawah maupun masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sasaran bantuan pemerintah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat perkotaan saja. Tetapi, jangkauan itu sangat meluas hingga ke masyarakat daerah yang tingal di daerah pedesaan. Oleh sebab itu, alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional juga menjangkau masyarakat desa melalui rekonstruksi dana transfer pemerintah pusat ke daerah.

Termasuk rekonstruksi Dana Desa yang juga sudah dialokasikan anggarannya setiap tahun oleh pemerintah dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2015 silam. Pemerintah berharap, semua alokasi anggarahan pemulihan ekonomi nasional terebut dapat diserap secara baik dan digunakan secara tepat untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah pada bulan Maret 2020 yang lalu.

Mendorong penyerapan anggaran tentu bukan merupakan perkara yang mudah, karena para pejabat pembuat komitmen dan para bendaharawan pengeluaran akan bersikap hati-hati di dalam mengeluarkan anggaran pemerintah yang selalu berpatokan pada regulasi yang ada. Sementara itu di lain sisi, pemerintah pusat terus mendorong percepatan penyerapan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar ekonomi masyarakat dapat bergerak. Penyesuaian standard operating procedure (SOP) menjadi jalan keluar agar percepatan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Meskipun demikian, tren realisasi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional dinilai sudah berjalan secara positif. Sampai dengan 19 Agustus 2020 berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Keuangan, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional telah mencapai 25,1 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut meliputi belanja kesehatan Rp 7,36 triliun, belanja perlindungan sosial Rp 93,18 triliun, belanja sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 12,4 triliun, belanja insentif usaha Rp 17,23 triliun, maupun belanja untuk dukungan UMKM sebesar Rp 44,63 triliun.

Pemerintah setidaknya masih memiliki sisa waktu empat bulan kedepan hingga Desember 2020. Sisa waktu yang perlu digunakan untuk menentukan bagaimana caranya agar anggaran tersebut bisa terserap ke dalam masyarakat secara tepat dan tanpa menimbulkan tindakan penyelewengan (fraud) di kemudian hari.
Dukungan pemerintah daerah juga sangat diperlukan mengingat semangat kebersamaan (gotong royong) yang dibutuhkan bangsa ini agar pemulihan ekonomi nasional dapat segera direalisasikan.

Pemerintah daerah bisa saja memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk mereformulasikan dan menyeimbangkan kembali anggaran keuangan daerahnya. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga bisa menginisiasi percepatan penyerapan alokasi belanja daerah di daerahnya masing-masing yang akan digunakan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat daerah.

Penyerapan anggaran secara merata, adil, transparan, dan bertanggung jawab menjadi tumpuan jangka pendek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di saat masyarakat harus bersabar menanti kehadian vaksin sebagai obat pemulih ekonomi nasional yang sebenarnya. Masih ada rencana jangka panjang yang juga masih harus diperjuangkan bersama-sama agar pemulihan ekonomi benar-benar bisa tercapai. Provinsi, di luar provinsi DKI Jakarta, bisa menjadi pionir penggerak ekonomi nasional.

Termasuk, penggerak penyerap anggaran pemulihan ekonomi nasional secara cepat, benar, dan tepat mengingat kepadatan penduduk di daerah yang jarang penduduknya menjadi satu kelebihan di dalam pegendalian penyebaran Covid-19.

Percepatan realisasi penyerapan anggaran negara, termasuk penyerapan anggaran daerah, di tengah situasi yang tidak pasti hanyalah bersifat sementara. Daerah bisa membangkitkan kembali sektor ekonomi lainnya sebagai upaya alternatif mereka sepanjang mereka mampu menyesuaikan diri terhadap permintaan masyarakat yang membutuhkan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, maupun standar biaya yang mudah dijangkau oleh masyarakat itu sendiri.

Kehati-hatian dan manajemen yang komprehensif perlu dibangun agar upaya alternatif yang dilakukan daerah tersebut mampu mengembangkan sektor ekonomi lainnya selain dari bantuan fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan daerah.

Sektor pariwisata adalah salah satunya dan sektor ini bisa dijalankan kembali jika dikelola secara tepat dan hati-hati. Dan semoga saja semua pihak bisa mengambil pelajaran dari persoalan pandemi Covid-19 ini. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved