Breaking News:

Techno

Ditentang Kreator Konten, KPI Nilai Gugatan RCTI dan iNews terkait Live di Medsos Punya Tujuan Baik

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai tujuan dari gugatan ini baik karena untuk mengatur dan mengawasi penyiaran.

Wartakota
Ilustrasi - Tampilan salah satu unggahan yang dihapus di Youtube 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gugatan perusahaan media RCTI dan iNews soal UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ( UU Penyiaran) mendapat beragam reaksi.

PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia ( Inews TV) mengajukan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

RCTI dan iNews meminta agar ada perubahan definisi penyiaran yang turut mencakup layanan over the top atau layanan yang berjalan di atas internet, seperti Netflix, Instagram, YouTube, Facebook dkk. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai tujuan dari gugatan ini baik karena untuk mengatur dan mengawasi penyiaran.

Youtuber dari Kalsel, Subur Gaming Ikut Tolak Gugatan RCTI dan iNews ke MK soal Izin Live di Medsos

Penyidik KPK Novel Baswedan Positif Covid-19, Jubir KPK : 9 Orang Pegawai KPK Terpapar Virus Corona

Subsidi Kuota Gratis 50GB, Promo Telkomsel & Internet Murah 10GB Rp 10 untuk Belajar Online Ada

Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan setiap orang yang menciptakan konten harus menyesuaikan aturan yang ada di Indonesia.

"Setiap orang yang menciptakan konten itu harus ada darah penyiarannya di Indonesia, jadi tujuanya itu bagus untuk kebaikan," jelasnya ketika dihubungi KompasTekno, Jumat (28/8/2020).

Pria yang akrab disapa Andre ini mengatakan, adanya aturan bukan untuk melemahkan, namun justru mendukung industri penyiaran dalam negeri.

Ilustrasi fitur Instagram Reels.
Ilustrasi fitur Instagram Reels. (Instagram)

Dia mencontohkan, sebelum ada UU Penyiaran, jumlah stasiun televisi di Indonesia hanya tiga atau empat saja.

Setelah diregulasi, Andre mengatakan ada 1.106 televisi dan 2.107 radio yang berada di bawah pengawasan KPI.

"Teknologi berubah, aturannya harus diatur dan diawasi," lanjutnya.

Halaman
123
Editor: Rahmadhani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved