Breaking News:

Opini Publik

Opini - Melawan Bumbung Kosong

Pandemi Covid-19 rupanya membuat parpol mengambil jalan pintas untuk berkoalisi raksasa dengan meloloskan calon tunggal agar mudah meraih kemenangan.

Editor: Syaiful Akhyar

Pada pihal lain, sulitnya kriteria bagi calon perseorangan menyebabkan nyaris mustahil muncul figur alternatif.

Syarat bagi calon perseorangan seperti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 29 September 2015 calon perseorangan harus mengumpulkan KTP sebanyak 10 persen di daerah dengan DPT mencapai 2 juta orang, 8,5 persen dengan DPT 2,6 juta, 7,5 persen dengan DPT 6-12 juta, 6,5 persen dengan DPT di atas 12 juga orang. Syarat yang nyaris mustahil dapat dipenuhi.

Di era reformasi ditandai lahirnya kartelisasi parpol yakni suatu kondisi ketika perbedaan ideologi partai tidak lagi menjadi penentu dukungan partai terhadap calon yang diusungnya.

Parpol secara pragmatis bersedia berbagi kue kekuasaan selama memberikan keuntungan dan kemenangan mereka.

Kartelisasi parpol dimanfaatkan oleh petahana yang mempunyai kekuatan politik dan sumber daya ekonomi untuk menejegal lawan yang berpontensi menghalangi kontestasi dengan cara memborong dukungan parpol.

Munculnya calon tunggal mustahil memperoleh kontrol rakyat dalam urusan publik dan juga kesetaraan politik dalam kompetisi Pilkada.

Pilkada juga kehilangan daya tariknya sebagai pesta demokrasi karena pemenangnya sudah diperkirakan sebelum pertandingan digelar.

Calon tunggal merupakan kemunduran bagi demokrasi karena gairah rakyat bereuforia pesta demokrasi diberangus oleh elit partai yang pragmatis hanya untuk menang dan kekuasaan.

Jika demikian rakyatlah yang paling dirugikan. Melawan bumbung kosong menjadi bukti keterpaksaan rakyat berpartisipasi dalam demokrasi.

Sebab jika bumbung kosong menang harus menunggu Pilkada serentak berikutnya untuk memilih kepala daerah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved