Breaking News:

Berita Kalteng

Konflik Agraria di Kalteng Jadi Perhatian Rizal Ramli dan Organisasi Peduli Lingkungan

Rizal Ramli mantan manteri menyebut konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat dan tanah milik rakyat.

TRIBUN/DANY PRAMANA
Rizal Ramli. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri di era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yaitu Rizal Ramli, menyoroti konflik agraria yang terjadi di Indonesia, demikian juga dengan kasus yang saat ini viral terjadi di Kalimantan Tengah.

Hal itu jadi perbincangan hangat melalui Webinar Ngopi Bareng Rizal Ramli Edisi V bertajuk “Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?”, akhir pekan tadi. Dia mengatakan, konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat.

Karena itu, Rizal Ramli, menegaskan bahwa apa pun akan dilanggar pemerintah untuk kepentingan investor. “Jadi, ini tidak adil dan tidak benar,” kata Rizal dalam webinar yang juga diikuti Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Harton, serta Kepala Desk Politik Walhi Indonesia Khalisah Khalid dan lembaga peduli lingkungan lainnnya.

Kemudian, Rizal bercerita pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur. Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah bila terjadi konflik antara orang besar dengan rakyat, maka yang harus dibela adalah rakyat.

Sebab, kata dia, orang besar memiliki berbagai sumber daya, sementara rakyat sangat lemah. “Jadi, zaman Gus Dur itu kalau ada konflik rakyat sama yang besar, maka kami berupaya membela rakyat,” cerita Rizal.

Wendi Aulia, Remaja Penderita Hidrosefalus Asal Anjir Serapat Kapuas Kalteng, Perlukan Bantuan

Pilkada Kotim 2020 - Pemeriksaan Bebas Narkoba Balonbup Dilakukan BNNP Kalteng

Pilkada Kotim 2020 - Empat Pasang Bakal Calon Bupati Kotim Kalteng Sudah Mendaftar di KPU

Pilkada Kalteng 2020 - Pagar Kawat dan Ratusan Personel Polda Kalteng Amankan Kantor KPU

Pilkada Kalteng 2020 - PKS Usung Pasangan Bacagub Sugianto Sabran- Edi Pratowo

Pilkada Kalteng 2020 - Pasangan Bakal Calon Gubernur Ben-Ujang Pendaftar Pertama di KPU

Namun, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi periode pertama Presiden Jokowi itu menyayangkan terkadang kepentingan investor dianggap lebih penting dari segala-galanya, sedangkan kepentingan rakyat dibelakangkan.

Sementara itu, Dimas Hartono, menungkapkan, dari 15 juta hektare lebih atau 80 persen lebih lahan di Kalteng telah dikuasai industri atau pemodal berskala besar.

Karena itu, kata dia, ketika masyarakat mempertahankan haknya, sanggahan pun terjadi dari pemerintah. “Ini menyebabkan mereka susah atau dihalang-halangi dalam proses bersuara terkait apa yang terjadi di wilayahnya,” kata Dimas dalam kesempatan itu.

Dimas mengatakan Walhi sudah menyuarakan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan meminta pemerintah maupun parlemen melakukan audit lingkungan. Namun, dia menyatakan keberanian pemerintah tidak ada.

“Karena hingga detik ini evaluasi perizinan, audit lingkungan, penegakan hukum yang tidak tajam di masyarakat tetapi di pemilik modal tidak pernah dilakukan. Padahal, peran itu ada di pemerintah dan legislatif,” katanya.

Dimas yakin banyak kepala daerah dan pemimpin memiliki hati untuk kepentingan masyarakat. Namun, karena sistem yang ada,  membuat hati mereka tertutup.

“Kami bersama komunitas dan masyarakat terus menyuarakan kondisi terjadi di wilayah masing-masing. Harapan kami, pemerintah juga bergerak dan bertindak,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved