Breaking News:

Jendela

Menjaga Asa dalam Pilkada

Pilkada adalah pertarungan politik bagi para calon yang berambisi mendapatkan kekuasaan selama lima tahun ke depan.

UIN Antasari Banjarmasin
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin Prof Mujiburrahman 

Oleh: Mujiburrahman Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - PILKADA serentak sudah dimulai. Sejak Jumat hingga Ahad pekan lalu, pendaftaran calon gubernur, walikota, bupati bersama wakil masing-masing di KPU, telah berlangsung meriah. Ada yang datang dengan naik becak, sepeda motor, angkutan kota hingga berbaris. Mungkin terinspirasi Jokowi, banyak calon yang memakai baju putih, dan adapula yang mengenakan batik. Adalagi yang diiringi kesenian tradisional seperti hadrah. Semuanya berusaha mengundang perhatian publik.

Namun kita pun tahu, Pilkada bukan aksi teatrikal belaka. Pilkada adalah pertarungan politik bagi para calon yang berambisi mendapatkan kekuasaan selama lima tahun ke depan. Selayaknya rakyat berharap, pemimpin yang nanti terpilih dapat mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan, kebodohan menjadi kepandaian, ketertinggalan menjadi kemajuan, korupsi menjadi kejujuran. Tetapi semakin sering Pilkada, tampaknya semakin jauh pula harapan itu. Ada apa gerangan?

Edward Aspinall dan Ward Berenschot, dibantu lebih dari 500 akademisi, aktivis LSM dan wartawan, melakukan survei wawancara di 38 kabupaten/kota dari 16 provinsi di Indonesia. Analisis terhadap data ini menghasilkan buku menarik, terbit pada 2019 lalu dengan judul kepala Democracy for Sale (demokrasi diobral). Daripada mengharap janji yang tak pasti dan seringkali dikhianati, para pemilih lebih suka menjual tunai suara mereka, dan setelah itu terserah Anda.

Buku ini menjelaskan, politik kita bersifat klientalisme yang menggunakan logika dagang: kau dan aku masing-masing dapat apa? Sebagai imbalan atas suara pemilih, politisi memberi uang tunai, barang, fasilitas publik, beasiswa atau bahkan pekerjaan. Dalam operasinya, karena partai politik tidak berakar di masyarakat, para politisi menggunakan jaringan informal seperti pengajian, organisasi kemasyarakatan hingga yang bersifat etnis-kedaerahan. Selain itu, khususnya bagi petahana, jaringan birokrasi dari provinsi hingga RT, juga digunakan.

Hampir semua politisi yang diwawancarai penelitian ini mengeluh tentang politik uang. Mereka mengatakan, ongkos politik sangat tinggi karena dalam proses pemilihan, dari partai pengusung hingga masyarakat, meminta ini dan itu. Akibatnya, ketika sudah terpilih jadi pejabat, dia harus mengembalikan modal dan membayar para penyandang dana.

Korupsi sulit dihindari. Anehnya, ketika sang pejabat korupsi, masyarakat mencaci maki. Namun, tak sedikit pula pejabat yang terpilih itu berhasil menumpuk kekayaan pribadi.
Apakah para politisi kita ingin berubah? Ternyata cukup banyak yang ingin berubah, tetapi mereka berharap orang lain yang terlebih dahulu melakukannya! Seorang calon melakukan politik uang karena mengetahui atau khawatir calon lawan melakukannya. Dalam sebuah pertarungan, orang tentu ingin menang, dan tak jarang, segala macam cara pun dilakukan.

Akhirnya, para politisi itu terjerumus pada hukum ‘perlombaan senjata’: kita membeli senjata karena orang lain juga membelinya, meskipun harganya sangat mahal!

Akibat buruk dari klientalisme adalah kegagalan mendapatkan pemimpin yang baik dan mampu, membuka jalan bagi korupsi dan mengokohkan persekongkolan kelompok. Gagasan ideal tentang adu program dan jejak rekam sang calon tinggal teori belaka.

Harapan bahwa pejabat terpilih akan melayani semua rakyat, baik yang memilihnya atau tidak, juga tinggal harapan. Pasca Pilkada, yang seringkali terjadi adalah ‘balas dendam’ atau ‘balas jasa’, sementara sisanya jadi penonton saja.

Aspinall dan Berenschot juga mencatat, karena konsentrasi kekuatan ekonomi berada di tangan segelintir orang, maka daya tawar masyarakat sipil di Kalimantan dan Indonesia Timur masih sangat lemah dibanding masyarakat Jawa. Hal ini membuat kita sulit berharap adanya perlawanan yang berarti dari masyarakat sipil terhadap penguasa yang didukung kaum oligarkis, para pengusaha kaya. Jangankan rakyat kecil yang lemah, kaum elit, termasuk ulama dan cendekiawan, banyak yang suka-ria dan tanpa malu bergabung dengan pemilik uang dan kuasa.

Sampai di sini, kita seperti terdesak ke tepi jurang putus asa. Harapan seolah sirna. Tetapi bukankah kehilangan harapan sama dengan kehilangan iman? Bagi saya, harapan itu tetap ada, dan harus terus dinyalakan. Harapan itu terletak pada manusia sebagai manusia, yang memiliki hati nurani dan kebebasan memilih. Sistem politik boleh berbeda, tetapi yang melaksanakannya tetaplah manusia. Jika mayoritas rakyat ingin berubah, keluar dari lingkaran setan politik uang, maka kita pun akan berubah. Kuncinya adalah kemauan, tekad dan kesungguhan.

Jangan sampai, kita baru sadar setelah nasi jadi bubur. Jika demokrasi kita terus-menerus menuntut biaya tinggi sehingga alam lingkungan rusak dan rakyat makin melarat, maka otoritarianisme akan kembali berjaya. Orang yang sudah tidak percaya pada kebebasan memilih untuk dirinya sendiri akan mudah menyerahkan kebebasannya itu kepada penguasa diktator.

Selain itu, kegagalan demokrasi mensejahterakan rakyat akan membuat ideologi alternatif (lawan Pancasila) laku keras di kalangan generasi muda yang frustrasi. Konflik politik berbasis ideologi tentu berbahaya sekali.

Karena itu, siapa pun Anda, dengarkan suara hati nurani. Gunakan akal sehat. Jagalah asa dalam Pilkada! (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved