Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Khawatir Kasus Covid-19 Makin Menjadi, Syaifullah Tamliha Minta Presiden Jokowi Tunda Pilkada 2020

Anggota DPR RI, Syaifullah Tamliha berharap Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi

istimewa
Anggota DPR RI asal Kalsel, Syaifullah Tamliha meminta presiden Jokowi menunda Pilkada ditengah Pandemi. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Anggota DPR RI asal Kalsel, Syaifullah Tamliha berharap Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, dikhawatirkan kegiatan tersebut membuat kasus Covid-19 semakin meningkat.

"Selain itu, kalau tetap diteruskan proses Pilkada juga tidak akan berkualitas. Serta bisa melahirkan pemimpin yang patut dipertanyakan kualitasnya," kata Syaifullah Tamliha, Rabu (9/9/2020)

Syaifullah menilai, dibandingkan memaksakan Pilkada di tengah pandemi lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah yang masa tugasnya sudah habis.

Dua Bacalon Pilkada Banjar Positif Covid-19, KPU Banjar Lakukan Ini

Pilkada Banjarbaru 2020 - Positif Covid-19, Aditya Dapat Dispensasi Pemeriksaan Kesehatan

Pilkada Tanbu 2020, Dua Orang Bakal Calon Hasil Swabnya Positif Covid-19

"Sehingga kita bisa fokus menangani pandemi ini dan ekonomi terkendali sesuai protokol Covid-19," ujar politisi PPP ini

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika penanganan pandemi Covid-19 berjalan secara benar dan terkendali.

"Kita jangan membandingkan negara yang tidak menunda pemilu yang jumlah penduduknya tidak sebesar jumlah rakyat Indonesia," urainya.

Syaifullah menyebut, besarnya jumlah penduduk akan membuat peningkatan orang yangg terpapar Covid-19 semakin tinggi ketika proses Pilkada berlangsung.

"Jangankan rakyat biasa, calon pemimpin mereka sendiri yang semestinya jadi tauladan telah berguguran," runutnya.

Apalagi adanya keputusan 59 negara yang menutup pintu bagi Warga Negara Indonesia (WNI), menurutnya akan berdampak negatif terhadap citra, harkat dan martabat Indonesia di pentas peradapan internasional.

"Bisa saja persepsi dunia akan mengatakan bahwa kita adalah negara yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah dipandu oleh WHO dan Menteri Kesehatan kita sendiri," paparnya.

Hal itu menurut pria kelahiran Lampihong, HST Kalimantan Selatan itu menyebut bisa berdampak pada sektor ekonomi, terutama bantuan dari luar negeri dan berpengaruh terhadap bursa saham dan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

Tanpa Gejala, 4 Balon Pilkada Kalsel 2020 Terkonfirmasi Positif Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

"Menunjuk pelaksana tugas kepala daerah bukanlah barang yang haram, sebab undang-undang telah membolehkannya," tandas Syaifullah Tamliha.

Jika kemudian pilkada diundur karena Covid-19 benar dilakukan, dan kalau jabatan gubernur dan wakil gubernur Kalsel berakhir pada Februari 2021, maka presiden bisa menunjuk pelaksana tugasnya. (banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved