Soal PSBB Total di Jakarta, Satgas Covid-19 Sebut Anies Belum Berkoordinasi

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Rencana diberlakukannya PSBB Total di Jakarta, Senin (14/9/2020), Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Akmal Taher menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mengordinasikan pada Satgas.

Namun Akmal mengatakan, koordinasi dilakukan setelah Anies mengumumkan hal itu ke publik.

"Sesudah (pengumuman) ada (koordinasi), tapi sebelum pengumuman (belum ada koordinasi). Setelah itu, gak sampai berjam-jam, Gubernur koordinasi langsung ke kepala Satgas Covid," ujarnya dalam diskusi virtual, Sabtu (12/9/2020).

Akmal menuturkan, untuk menghindari perbedaan keputusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rencananya akan diadakan rapat antara Satgas, Pemprov DKI, termasuk menteri terkait PSBB Total di Jakarta.

• Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Tak Ingin Latah Terapkan PSBB Seperti di DKI Jakarta

• Berlangsung Dua Pekan, Anies Minta Warga Beraktivitas di Rumah selama PSBB Total di Jakarta

• PSBB Total di Jakarta Diberlakukan, Bisnis E-Commerce Bakal Raup Untung Besar?

"Siang ini rencananya akan rapat semua, sehingga tak ada kebingungannya. Tapi akan lebih bagus kalau tidak ada kebingungan di masyarakat sejak awal," kata Akmal.

Secara pribadi, Akmal mendukung kebijakan Anies yang akan menerapkan PSBB total di Jakarta mulai pekan depan.

Menurutnya, hal itu sangat perlu dilakukan melihat angka kenaikan kasus positif kian tak terkendali.

"Kalau lihat angka memang enggak ada jalan lain untuk direm dulu," tuturnya.

Senin Depan, Anies dan Menteri Jokowi Rapat Bahas PSBB

Keputusan Anies Baswedan akan memberlakukan PSBB Total di Jakarta mendapat respons beragam, termasuk dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu hari setelah pengumuman.

Untuk mengkoordinasikan pembahasan antara kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat maka akan ada rapat.

"Besok Senin (14 September 2020) rapatnya mas. Ada surat ratas (rapat terbatas), kalau Pak menko perekonomian lagi di Medan" ujar sumber dekat Anies, Sabtu (12/9/2020).

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati memastikan rapat tidak hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebutkannya sedang berada di luar kota, sehingga belum dapat bertemu gubernur DKI Jakarta.

• PSBB Total di Jakarta Diterapkan Pekan Depan, Aprindo Minta Ritel Modern dan Mal Tetap Buka

"Hari ini Pak menko terjadwal ke luar kota. Kalau pertemuan dengan Pak Anies, kami di humas belum ada info," katanya.

Disisi lain, juga beredar kabar Anies Baswedan akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, namun pihak kementerian belum memastikan.

"Saya tidak tahu," tutur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman belum memberikan konfirmasi apakah rapat terbatas itu nantinya berlangsung di Istana Negara.

Pemprov DKI Mau Tarik Rem Darurat

Pelaksana harian Ketua fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta harus ditingkatkan.

Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, termasuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (12/9/2020).

"Belakangan, Presiden Joko Widodo malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, Pak Airlangga menganggap penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

• Dikritik Menteri Jokowi, Anies Kaji Lagi Pengetatan Perkantoran Saat PSBB Total di Jakarta

"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya," ucapnya.

"Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat melihat angka pertambahan kasus positif di Ibukota.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS:Satgas Covid-19 Sebut Anies Belum Koordinasi Soal Rencana PSBB Total,