Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Awasi Aliran Dana Kampanye Setelah Penetapan Paslon

Menurut Bawaslu Kalsel saat ini PKPU tahapan kampanye belum ditetapkan sehingga tidak bisa mengawasi aliran dana yang diterima peserta pilkada Kalsel.

BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Minggu (13/9/2020). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tahapan Pilkada Kalsel 2020 baru melalui tahapan pengumuman hasil penelitian persyaratan calon, termasuk persyaratan kesehatan, Minggu (13/9/2020).

Sedangkan tahapan penetapan pasangan calon peserta pilkada dijadwalkan 23 September dan baru memasuki masa kampanye tiga hari setelahnya.

Menurut Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, saat ini Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan kampanye pada pilkada belum ditetapkan.

Sehingga, pihaknya belum memiliki landasan aturan untuk melakukan pengawasan terkait penerimaan sumbangan, baik berupa dana atau logistik yang diterima para bakal pasangan calon.

Terlebih saat ini para bakal pasangan calon juga belum secara resmi ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kalsel.

VIDEO Pilkada Kalsel 2020, Sahbirin dan Denny Bersyukur Penuhi Syarat Kesehatan

Pilkada Kalsel 2020, KPU Didistribusi APD ke Kabupaten dan Kota

Musim Pilkada Kalsel, Ada Pesan 1.000 Bakul dan Tas Purun, Begini Sambutan Positif IPEMI Kalsel

Pilkada Kalsel 2020, KPU Tegaskan Tak Persoalkan Hasil Swab Bakal Calon

Pilkada Kalsel 2020, Kapolda Imbau Paslon Terapkan Protokol Kesehatan

"Kalau dulu boleh (menerima sumbangan), asal diberikan oleh swasta dan semuanya dinilai dalam rupiah. Karena, ada batasan jumlah sumbangan yang boleh diberikan, baik oleh perseorangan atau pun perusahaan," kata Erna.

Ditambahkan Komisioner Koordinator Divisi Hukum, Humas, Datin Bawaslu Kalsel, Nur Kholis Majid, jika bantuan yang diberikan berupa logistik sosialisasi, sebenarnya bantuan itu belum disebut sebagai alat peraga kampanye selama bakal pasangan calon belum resmi ditetapkan KPU Kalsel sebagai pasangan calon.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki Bawaslu adalah mengawasi terkait penggunaan maupun penerimaan sumbangan berupa alat peraga kampanye atau dana kampanye.

"Saat inikan alat peraga kampanye belum bisa dicetak karena bapaslon itukan belum sebagai pasangan calon. Berarti, memang belum ada ketentuan tentang alat peraga kampanye dan bantuan lainnya. Nah kalau kemudian pemberian bantuan alat peraga kampanye dan bantuan lainnya saat masa kampanye setelah ditetapkan sebagai calon, nah itu ada mekanismenya," papar Nur Kholis Majid.

Meski demikian, menurutnya sumbangan yang diterima para bakal pasangan calon sebelum penetapan bisa saja nantinya dicantumkan pula sebagai dana awal dalam pencatatan dana kampanye.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved