Breaking News:

Pilkada Kalteng

Jaga Hak Pemilih, Bawaslu Kapuas Cermati DPS

Bawaslu Kapuas menyatakan berupaya menjaga hak pemilih dengan memastikan semua warga yang punya hak pilih sudah masuk dalam Daftar Pemilih

banjarmasinpost.co.id/Fadly Setia R
Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas saat menerima berita acara penetapan DPS dari KPU Kapuas. 

Editor: Syaiful Akhyar
BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas akan berupaya menjaga hak pemilih dengan memastikan semua warga yang seharusnya punya hak pilih masuk dalam daftar pemilih.

Pihak Bawaslu pun beberapa kali melakukan interupsi saat rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang digelar KPU Kapuas di Aula Bappeda.

Ketua Bawaslu Kapuas, Iswahyudi Wibowo mengatakan, saat rapat pleno rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS pihaknya hanya ingin memastikan bahwa rekomendasi dari Bawaslu telah terakomodir.

Pilkada Kalteng 2020 Rapat Pleno Terbuka, KPU Kapuas Tetapkan DPS Sebanyak 255.239 Pemilih

Pilkada Banjar 2020 : Dinyatakan Tidak Lengkap, H Rusli-Guru Fadlan Diminta Lengkapi Berkas

Warga Tapin Utara Ini Heran Kabut Asap Selimuti Pasar Sejumput Wilayah Kupang

"Intinya, kami hanya ingin memastikan, bahwa rekom-rekom, saran perbaikan, oleh jajaran kami di bawah, PKD dan Panwascam itu, sudah diakomodir atau belum," katanya diwawancarai banjarmasinpost.co.id usai rapat pleno, Minggu (13/9/2020) malam.

Dilanjutkannya, beberapa kali pihaknya melakukan saran, interupsi, untuk bisa memastikan bahwa rekom dari Bawaslu terakomodir.

Hingga akhirnya, ada dua orang yang ditambahkan atas saran Bawaslu, untuk masuk ke sistem data pemilih (sidalih) dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

"DPHP awal 255.237 menjadi 255.239. Tugas kami menjaga hak pilih itu, dari temuan kami orang itu sudah menunjukan KTP, KK, lengkap, ya harusnya diakomodir," ungkapnya.

Nanti pihak Bawaslu pun akan melihat lagi di DPS. Kalau di DPS menurut Iswahyudi, pihaknya akan lebih mudah melihatnya.

"Selama ini kan kami tidak dikasih data. Kami percuma saja merekom kalau data tidak dikasih lagi, kami tidak bisa memastikan orang yang direkom atau hasil temuan kami apa diakomodir atau tidak," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, data harusnya diberikan lebih dahulu ke pihaknya sebagaimana Surat Edaran (SE) KPU nomor 759 tertanggal 11 September 2020 perihal tindak lanjut hasil rapat koordinasi KPU dan Bawaslu dalam penyusunan daftar Pemilih pemilihan serentak 2020.

"Ada di SE 759 itu, poin nomor dua, saran perbaikan dan/atau rekomendasi yang disampaikan oleh Jajaran Bawaslu terhadap data pemilih dalam formulir A.B-KWK disampaikan kembali pada saat rekapitulasi DPHP untuk ditetapkan sebagai DPS di KPU Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan memberikan salinan By Name By Address DPT," bebernya.

Maka itu, pihak Bawaslu Kapuas pun akan mencermati kembali dengan data DPS yang ada saat ini, 255.239, guna memastikan semuanya terakomodir sebelum nanti ditetapkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kami akan mencermati DPS itu mulai 19 September nanti, masing-masing PKD kami mencermati per TPS dengan hasil rekom kami, misal apakah orang yang harusnya masuk, memang masuk. Lalu misal yang sudah meninggal sudah dicoret," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)

Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved