Breaking News:

Berita Kalteng

Langgar Protokol Kesehatan, Dua Remaja Sampit Diberi Sanksi Moral

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kotawaringin Timur, memberikan sanksi push-up kepada dua orang pemuda di Sampit yang melanggar

dok polres kotim
Dua remaja di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, ini kenakan sanksi Push-Up, karena melanggar Protokol Kesehatan tidak memakai masker saat berada di luar rumah.(Ist, Polres Kotim)   

 BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMPIT - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kotawaringin Timur, memberikan sanksi push-up kepada dua orang pemuda di Sampit yang melanggar Protokol Kesehatan saat bepergian keluar rumah tanpa mengebakan masker, Senin (14/9/2020).

GTPP Kotim mulai menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan karena kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 di Bumi Habaring Hurung ini terus bertambah sehingga petugas TNI dan Polri juga Satpol PP dan Tim GTPP lainnya bertindak tegas terhadap pelanggar Protokol Kesehatan.

Pantauan di Sampit masih banyak warga yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah, sehingga ada dua orang remaja yang kedapatan petugas tidak pakai masker sehingga dikenakan sanksi push-up  sebanyak tiga kali dan diberikan nasehat agar selalu memakai masker saat berinteraksi.

Kapolres Kotim bersama FKPD , Senin (14/9/2020) melepas Tim Operasi Yustisi Pendisiplinan Covid-19 bertempat di Gugus Tugas Covid-19 di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

MAN Kapuas Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19

Penumpang Pesawat dari Jakarta Masuk Kota Banjarmasin Wajib Perlihatkan Hasil Swab Negatif Covid-19

Secara Nasional Polri memprakarsai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan yang telah dicanangkan mulai dari tingkat pusat hingga kedaerah, dalam kegiatan ini Polri tetap bekerja sama bahu membahu dengan stakeholder terkait untuk bisa mendisiplinkan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan.

Kapolres Kotim AKBP Abdoel Harris Jakin,  Senin (14/9/2020) mengatakan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan belum ada payung hukum yang mengaturnya, namun kewajiban sebagai aparatur Negara, untuk bisa berbuat demi keselamatan masyarakat dan Negara.

"Karenanya dalam pelaksanaan tugas dilapangan tetap mengutamakan keselamatan serta dalam memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya yang tidak patuh terhadap Protokol kesehatan agar diberikan teguran dengan cara yang humanis, agar tidak menimbulkan kontra Produktif," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: M.Risman Noor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved