Breaking News:

Opini

Opini Publik - Mahar Politik Pilkada

Adanya mahar politik dalam Pilkada sejatinya telah menyandera kepentingan umum dari sebuah hajatan demokrasi lokal.

istimewa
Haris Zaky Mubarak MA 

Oleh: Haris Zaky Mubarak MA (Sejarawan dan Direktur Jaringan Studi Indonesia)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam kontestasi demokrasi lokal yang menyentuh akar rumput (grass root), upaya kritis masyarakat dalam melawan praktik transaksional melalui mahar politik dan juga politik uang menjadi hal yang berat untuk dihilangkan dari praktik kehidupan politik di Indonesia.

Bahkan tak jarang hal ini melahirkan realitas yang rumit, saat masyarakat juga tak lagi resisten terhadap idealisme tapi turut aktif sebagai partisipan dalam memelihara anomalitas tersebut.

Berkembangnya politik transaksional dalam setiap hajatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mahar politik dan politik uang seolah menjadi sentrisme utama untuk mendapatkan kedudukan sebagai kepala daerah.

Hal itu pun masih terjadi dalam kontestasi Pilkada 2020. Meskipun ditengah situasi wabah pandemi Covid-19, persoalan mahar politik sepertinya masih tak surut untuk dilaksanakan.

Kisah klasik mahar politik yang masih juga terjadi dalam kontestasi Pilkada 2020.

Kabar Bupati Kendal Mirna Anisa yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik (Parpol) untuk maju dalam Pilkada 2020 karena ketidakmampuan dalam memberikan mahar politik yang besar untuk para parpol pengusung membuat publik yakin bahwa politik transaksional masih menjadi poin utama dalam kehidupan politik di Indonesia.

Adanya mahar politik dalam Pilkada sejatinya telah menyandera kepentingan umum dari sebuah hajatan demokrasi lokal.

Fenomena ongkos politik mahal yang harus diberikan calon kepala daerah dalam hajatan pemilu daerah, tanpa disadari telah membuat kepala daerah yang terpilih merasa perlu untuk dapat mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkannya.

Disisi lain, tekanan politik besar yang diberikan massa pendukung politik daerah membuat parpol merasa turut terdesak dalam meminta ongkos politik yang mahal kepada setiap calon kepala daerah.

Halaman
1234
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved