Breaking News:

Opini

Opini Publik - Mahar Politik Pilkada

Adanya mahar politik dalam Pilkada sejatinya telah menyandera kepentingan umum dari sebuah hajatan demokrasi lokal.

Editor: Syaiful Akhyar
istimewa
Haris Zaky Mubarak MA 

Ongkos Politik

Sejak perkembangan cepat otonomi daerah di Indonesia pada tahun 1999. Situasi yang terjadi di daerah tak hanya menggulirkan napas dan semangat baru reformasi tapi juga menyemarakkan iklim baru reformasi itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas – luasnya.

Tak hanya soal anggaran, dalam hal otoritas politik, masing- masing daerah menunjukkan otoritas dan identitas poitik lokal masing- masing kepada pemerintah pusat.

Namun kuasa menjadi kepala daerah itu berkontradiktif dengan maraknya berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap banyak Gubernur dan Bupati telah menambah makin buruknya citra kepala daerah di Indonesia.

Pascareformasi, maraknya korupsi dalam pemerintahan lokal di Indonesia menjadi hal yang sangat mencemaskan.

Hal yang lebih disayangkan maraknya korupsi dari para kepala daerah adalah karena masalah pengelolaan keuangan daerah.

Salahsatu faktor yang melatar belakangi makin masifnya korupsi dalam politik lokal di Indonesia adalah soal makin mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah dalam kontestasi pesta demokrasi lokal.

Pengaruh dan tekanan politik yang diberikan oleh massa ataupun pendukung politik juga semakin memberi tekanan kepada kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Tak dapat dipungkiri, klaim politik dan pengaruh ketokohan daerah terkadang menjadi magnet untuk meminta uang kepada kepala daerah.

Sayangnya hal semacam ini juga direspons baik oleh kepala daerah supaya dia mendapatkan pencitraan baik karena dianggap royal dalam memberi uang.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved