Breaking News:

Berita Banjarmasin

Wali Kota Banjarmasin Cabut Tarif Minimal 10 Meter Kubik, Dirut PDAM: Tak Masalah

Kebijakan tarif minimal 10 meter kubik yang berjalan di PDAM Bandarmasih sejak 2017 dicabut Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina.

BANJARMASINPOST.CO.ID/FRANS RUMBON
Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, setelah menggelar rapat dengan jajaran direksi PDAM Bandarmasih, mencabut kebijakan pemakaian minimal 10 meter kubik kepada pelanggan, Rabu (16/9/2020). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak beberapa tahun terakhir, PDAM Bandarmasih menerapkan kebijakan pemakaian minimal 10 meter kubik kepada pelanggannya di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kebijakan yang sudah berjalan sejak 2017 lalu ini pun dicabut, seperti disampaikan Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina setelah menggelar rapat dengan jajaran direksi PDAM Bandarmasih, Rabu (16/9/2020).

Dicabutnya kebijakan ini menurut Ibnu Sina, tidak lain melihat kondisi saat ini yang mana masyarakat masih terdampak adanya pandemi Covid-19.

"Melihat situasi pandemi ynag belum mereda, kemudian banyak di PHK serta adanya aspirasi masyarakat terkait keluhan kebijakan tarif minimum pemakaian 10 meter kubik, maka kita sepakat mencabut kebijakan itu di semua kategori pelanggan," ujar Ibnu Sina.

Malam Ini Perbaikan Pipa PDAM Bandarmasih, Pelanggan Banjarmasin Utara Terdampak, Ini Rinciannya

Ojol Gadungan Embat Helm di Jalan Rahayu Banjarmasin Ditangkap Warga

Penjual Voucher Listrik Nyambi Edarkan Sabu Digiring ke Polresta Banjarmasin

VIDEO Satnarkoba Polresta Banjarmasin Musnahkan Sabu dan Ekstasi, Pelaku Pemain Baru

Ibnu Sina menerangkan juga, sebelumnya sudah dilakukan kebijakan menurunkan kebijakan tarif pemakaian minimum 10 meter kubik ini menjadi lima kubik saja untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Sebelumnya kita sudah menurunkan untuk pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi 5 meter kubik saja karena banyak masyarakat terdampak. Dan kebijakan ini dicabut. Dan kami berharap, kebijakan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat karena yang dibayar hanya sesuai pemakaian," katanya.

Disinggung mulai kapan kebijakan ini mulai diterapkan, Ibnu Sina menerangkan terhitung sejak Oktober 2020.

"Berlaku untuk pemakaian di bulan Oktober dan yang akan dibayarkan pada bulan November," jelasnya.

Sementara itu Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Yudha Achmadi, menyampaikan, pencabutan kebijakkan tersebut tidak mengurangi kinerja pendistribusian air bersih.

"Tidak masalah karena kami bisa melakukan rasionalisasi dengan melakukan efisiensi dan sebagainya," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Penulis: Frans
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved