Breaking News:

Berita Banjarmasin

Jakarta PSBB, Kunker Pansus Dewan Kalsel Dialihkan ke Jawa Tengah

Pansus Raperda Tentang Pengelolaan Desa Wisata yang seharusnya studi komparasi ke Dinas Pariwisata DKI Jakarta mengalihkan tujuannya ke Jawa Tengah

banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, M Jaini 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat sejak Senin (14/9/2020).

Hal ini pun ikut berpengaruh terhadap sebagian aktivitas Pemerintahan di Kalsel.

Pasalnya, karena penerapan PSBB tersebut dua rombongan Panitia Khusus (Pansus) Raperda DPRD Provinsi Kalsel batal melakukan studi komparasi dan konsultasi ke wilayah DKI Jakarta.

Hal ini dibenarkan Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, M Jaini.

Inilah Profil Thari Eka, Janda Cantik Dory Harsa yang Sempat Dinikahi 5 Tahun

Insiden Ariel NOAH Dicium Pria Terungkap, Nagita dan Raffi Ahmad Kaget Dengar Cerita Ayah Alleia Itu

Masker Scuba dan Buff Mulai Dilarang, Ternyata Mudah Ditembus Virus Covid-19

Menurut Jaini, karena PSBB di DKI Jakarta, dua Pansus Raperda DPRD Provinsi Kalsel yaitu Pansus Raperda Tentang Pengelolaan Desa Wisata dan Pansus Raperda Tentang Wabah Penyakit harus banting setir.

Dimana Pansus Raperda Tentang Pengelolaan Desa Wisata yang seharusnya melaksanakan studi komparasi ke Dinas Pariwisata DKI Jakarta mengalihkan tujuannya ke Jawa Tengah.

Sedangkan Pansus Raperda Tentang Wabah Penyakit yang dijadwalkan berkonsultasi ke Kementrian Kesehatan di DKI Jakarta dialihkan ke Jawa Timur.

"Dampak kepada kami, pelaksanaan tugas Dewan ke luar daerah yaitu studi komparasi atau konsultasi salah satunya Pansus Raperda yang dijadwalkan 14 sampai 16 September ini dibatalkan ke Jakarta dan dialihkan," kata Jaini.

Karena itu menurutnya, selama PSBB masih diterapkan oleh Gubernur Anies, kemungkinan besar Komisi-Komisi dan Pansus DPRD Provinsi Kalsel tidak akan menjadwalkan kunjungan kerja maupun studi komparasi ke DKI Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK menyatakan tentu pihaknya dalam menentukan jadwal kegiatan akan menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku.

"Kami ikuti aturan. Kalau ada tujuan ke provinsi manapun kan ada komunikasi. Kalau DKI menolak tentu kami tidak ke sana," kata H Supian.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved