Breaking News:

Berita HSS

Setop Penangkapan Ikan secara Ilegal di HSS, Penyetrum Ikan Terus Dibina dan Diedukasi

Mengantisipasi penangkapan ikan secara ilegal menggunakan setrum atau bahan berbahaya lainnya, Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) mengelar Rapat Forum

Protokol dan Kehumasan kabupaten HSS
Wakil Bupati HSS bersama Kapolres HSS, Dandim 1003 Kandangan, Ketua Komisi I DPRD HSS, serta Kejari menandatangani maklumat bersama Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum, Putas atau sejenisnya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Mengantisipasi penangkapan ikan secara ilegal menggunakan setrum atau bahan berbahaya lainnya, Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) mengelar Rapat Forum Kordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan 2020 di Aula Rakat Mufakat, Kantor Bupati HSS, Kamis (17/9/2020).

Rapat dipimpin Wakil Bupati (Wabup) HSS Syamsuri Arsyad, dihadiri pula oleh Kapolres HSS AKBP Siswoyo, Dandim 1003 Kandangan Letkol Arm Dedy Soehartono, Sekda HSS HMNoor, Ketua Komisi II DPRD HSS Kartoyo, Perwakilan Kejaksaan Negeri HSS, Kepala Dinas Perikanan H Saidinoor, serta dinas terkait dan kepoliasian dari satuan Polairud Polda Kalsel.

Pertemuan itupun menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya penguatan sarana dan prasarana, dan teknologi dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku ilegal fishing.

Jika memungkinkan, dibentuk sebuah koperasi yang akan menginventarisir para penyetrum dan tengkulak untuk diberi pembinaan. Selain itu, patroli terus dilakukan dan penyetrum yang ‘bandel’ diberikan tindakan tegas sesuai undang-undang yang berlaku.

Pengasuh Ponpes Pun Senang Asrama Santri di Almuradiyah Sudah DIrehab Pemkab HSS

APBD Perubahan HSS 2020 Menjadi Rp 1.210.425.821.000, Ini Harapan DPRD

Pada kesempatan itu, dilakukan penadatanganan Maklumat Bersama Forkopimda HSS tentang Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum, Putas atau sejenisnya.

Wabup Syamsuri Arsyad mengimbau masyarakat yang masih menangkap ikan secara illegal agar segera berhenti. Dengan begitu, siklus perairan dan perikanan di HSS menjadi natural dan bisa dimanfaatkan secara bersama secara terus menerus hingga generasi yang akan datang.

“Posisi pemerintah itu mengayomi, dan melindungi masyarakat yang menangkap ikan secara benar dan ramah lingkungan,” kata Wabup. Disebutkan, Pemkab HSS telah berupaya maksimal menghentikan penyetruman namun masih saja terjadi. “Yang kami lakukan, terus mengedukasi masyarakat, mengingatkan sebelum ada tindakan dari kepolisian, diharapkan kesadarannya untuk berhenti menyetrum ikan,” ujarnya.

Sementara, Kapolres HSS mengatakan penyetruman merupakan tindak pidana, sehingga jika ditemukan perbuatan tersebut bisa ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Terkait maklumat yang dikeluarkan Kapolres mengatakan, hal itu sebagai informasi untuk mengingatkan kembali masyarakat agar tidak melakukan penyetruman ikan. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

 

Penulis: Hanani
Editor: M.Risman Noor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved