KANNI Kalsel Kecam Politik Uang Dalam Pilkada Serentak

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kalsel mengecam politik transaksional atau politik uang dalam Pilkada serentak 2020 ini.

Ketua KANNI Kalsel, Badrul Ain Sanusi Al Afif Rabu (23/9/2020) mengharapkan pasangan calon membeli suara dengan elegan tanpa transaksional. 

"Belilah suara masyarakat dengan elegan, jangan transaksional dengan memberi uang dan diminta memilih dirinya," ujarnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Paslon harapnya harus dengan ikhlas membantu masyarakat tanpa mengharapakan meraih suara.

• Pilkada Tanbu 2020 - Alpiya Rakhman Maju Pilkada, Jabatan Wakil Ketua DPRD Tanbu Jadi Rebutan

• Pilkada Banjar 2020, H. Rusli Resmi Mengundurkan Diri dari Anggota DPRD Kalsel

Ia juga menyesalkan Bawaslu, Gakkumdu dan aparat yang tak pernah menindak tegas pelaku politik uang saat pemilu. Pelaksana pengawasan dan penegakan yang dilakukan Gakkumdu menurutnya hingga kini belum maksimal sehingga masih banyak di masyarakat terjadi politik uang yang dilakukan oleh tim sukses.

Kejadian yang juga marak terjadi saat Pilpres dan pileg harapnya tidak terjadi saat Pilkada. 

"Jika masyarakat melihat ada politik uang, lapor ke kita beserta bukti-bukti, KANNI siap pasang badan untuk untuk melaporkan ke Bawaslu hingga ke kepolisian dan penegakkan hukumnya," jelasnya.

KANNI terangnya juga akan membuka posko-posko di setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada 2020. Dengan itu bagi masyarakat yang ingin melapor bisa datang ke posko yang sudah disediakan.

KANNI adalahh sebuah Lembaga Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran Hukum Nasional bagi setiap Warga Negara Indonesia. Lembaga (KANNI) ini juga bertugas untuk melakukan upaya pembinaan advokasi hukum kemasyarakatan di Indonesia. (Banjarmasinpost.co.id/milna sari)