Breaking News:

Pilkada Kotabaru 2020

Pilkada Kotabaru 2020, KPU Kotabaru Bolehkan Paslon Kampanye Tatap Muka, Tapi Ada Batasan Peserta

Tahapan kampanye pasangan calon dalam Pilkada Kalsel, tidak kecuali pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru sudah dimulai tanggal 26 September.

Penulis: Herliansyah | Editor: M.Risman Noor
banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Ketua KPU Kotabaru Zainal Abidin 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Tahapan kampanye pasangan calon dalam Pilkada Kalsel, tidak kecuali pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru sudah dimulai tanggal 26 September kemarin. 

Terkait hal itu, KPU Kotabaru sudah melakukan rapat dan telah disampaikan ke KPU Provinsi. Namun yang persis akan diatur tentang jadwal kampanye, selain jadwal pemasangan iklan. 

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Kotabaru Zainal Abidin. Namun, lanjut Zainal, adapun terkait jadwal pelaksanaan kampanye per kecamatan, hingga sekarang pihaknya belum mendapat instruksi soal itu. 

"Kami rencana akan menyampaikan ke paslon, untuk tahapan kampanye 71 hari. Silakan gunakan waktu itu (selama 71 hari) mulai tanggal 26 kemarin di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru," kata Zainal kepada banjarmasinpost.co.id.

Dengan catatan, jika ingin mengumpulkan orang maskimal 50 orang. Selain ada ketentuan lain yakni, mendapatkan perizinan dari kepolisian dan mematuhi protokol kesehatan.

Untuk melaksanakan itu, lanjut Zainal, tim membuat petugas kampanye disampaikan ke KPU, perizinan ke kepolisian dan ditembuskan ke Bawaslu. 

Daftar Harta Kekayaan Artis Nyalon Pilkada 2020 dari Sahrul Gunawan, Adly Fairuz Sampai Lucky Hakim

Pilkada Banjarmasin 2020, Deklarasi Kampanye Damai, KPU Banjarmasin Minta Paslon Santun di Medsos

Disinggung adanya peraturan baru dikeluarkan KPU RI melalui PKPU nomor 13 tahun 2020, melarang kegiatan konser musik, rapat umum, jalan santai dan kegiatan berpotensi mengumpulkan orang banyak. 

Sambung Zainal, dimaksudkan mengumpulkan orang banyak ada ketentuannya. Seperti jumlah dan kapasitas ruangan.

"Inikan jumlah dibatasi, maksimal 50 dengan mentaati protokol kesehatan. Boleh. Bukan rapat umum. Tapi pertemuan terbatas tatap muka," ujar Zainal kepada banjarmasinpost.co.id.

Namun sebelumnya harus disampaikan ke KPU, mulai dari jumlah peserta selain sudah mendapat izin dari kepolisian. 

"Jadi tidak menutupi pertemuan. Tidak boleh, ya tidak," terang Zainal, Minggu (26/9/2020).

Bagaimana jika terjadi pelanggaran, lanjut Zainal, saat pengawasan di lapangan, tidak hanya jumlah, tempat dan yang dilarang seperti masjid, tapi juga terkait perizinan pemilik tempat. 

Ketika beberapa poin sudah terperhatikan, namun ada pelanggaran misal jumlah melebihi batas maksimal atau tempatnya terlarang. Dari Bawaslu akan menyampaikan peringatan tertulis.

Namun apabila tetap melanggar, biasa dilakukan penghentian kegiatan. "Bagaimana kalau terjadi terus berulang?. Dan, bila ada rekomendasi Bawaslu dari hasil temuan-temuan mereka, KPU akan melaksanakan. Sanksinya tergantung rekomendasi," pungkas Zainal. (Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved