Mardani Turun Langsung Kampanyekan Syafruddin H Maming, Akui Banyak Kebijakan yang Hilang

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Mardani H Maming, turun langsung mengkampanyekan Calon Bupati Tanahbumbu nomor urut 1, Selasa (29/9/2020).

Mantan Bupati Kedua di Kabupaten Tanahbumbu ini, terlihat terjun langsung di kampanye yang digelar di Kusan Hulu, mendampingi kakaknya, Syafrudin H Maming yang akan berjuang untuk daerah.

Dia turun langsung, karena menurutnya, Syafrudin H Maming alias Cuncung layak menjadi Bupati dan harus diperjuangkan.

Visi misinya pun jelas dan membangun SDM.

"Bila kakak saya diberikan kesempatan, maka kami akan mencetak 1000 sarjana yang biayanya dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu. Agar apa, agar anak-anak kita yang abahnya security, buruh, dan petani tak punya biaya bisa sekolah, minimal sampai S1," kata Mantan Bupati Tanahbumbu ini

Dengan lulusan S1, lanjutnya, mereka akan mempunyai kesempatan bekerja di perusahaan yang bagus atau di pemerintahan.

"Itulah yang kami harapkan kenapa Cuncung maju. Kami menginginkan tak ada lagi alasan untuk tidak kuliah S1," ujar Mardani.

Terlebih lagi, saat ini, Cuncung adalah Ketua Yayasan Haji Maming dan sudah melakukan program ini melalui Yayasan.

Yayasan Haji Maming telah memberikan beasiswa kepada 100-150 mahasiswa.

Selain program di bidang pendidikan, Mardani juga mengatakan jika Syafruddin H Maming terpilih menjadi Bupati, maka program berobat gratis untuk semua warga Tanahbumbu akan kembali dijalankan setelah sempat dihilangkan Pemerintah Daerah usai dirinya menjabat.

Masyarakat nantinya bisa berobat secara gratis melalui BPJS kelas III hanya dengan membawa KTP atau KK.

Menurut Mardani kebijakan ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu asal pemerintahnya betul-betul mau memperhatikan rakyatnya atau tidak.

"Kalau pemerintahnya mau, gampang, tinggal wajibkan saja pemerintah melalui APBD Kabupaten Tanahbumbu bayarkan iuran BPJS masyarakat untuk kelas III. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu mendaftar dan bisa membawa KTP saja untuk berobat," ujar Mardani.

"Bisa dibayangkan kalo misalnya keluarga petani istrinya melahirkan secara caecar yang menelan biaya Rp 9 -10 juta bahkan lebih. Itu kenapa harus pemerintah yang menanggungnya, makanya lahirlah program gratis cecar yang hanya membawa KTP yang sempat dicetuskan dan itu akan dilanjutkan Kakak saya," sambung Mardani.

Menurutnya, sejumlah kebijakan hilang setelah dirinya tak lagi menjabat sebagai Bupati.

"Saya berkomitmen untuk mengembalikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat tersebut apabila Syafruddin diberikan kesempatan menjadi Bupati," kata Mardani yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantam Selatan.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)