Breaking News:

Tajuk

Liga 1 dan Pilkada

Liga 1, dan Liga 2 yang awalnya mau dilanjutkan pada 1 Oktober 2020 resmi ditunda lagi selama satu bulan sampai November 2020

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - KOMPETISI kasta tertinggi sepak bola di Tanah Air, Liga 1, dan Liga 2 yang awalnya mau dilanjutkan pada 1 Oktober 2020 resmi ditunda lagi selama satu bulan sampai November 2020. Keputusan ini disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam konferensi pers yang dihadiri Menpora Zainudin Amali di Kantor Kemenpora RI, Selasa (29/9) lalu.

Akar permasalahan ditundanya Liga 1 dan 2 karena Mabes Polri tidak memberi izin keramaian dalam berbagai tingkat tertentu akibat situasi pandemi Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia yang belum membaik. Bahkan, semakin mengkhawatirkan angka terpapar Covis-19 pun mendekati 300.000 kasus.

Sebenarnya galaran Liga 1 dan Liga 2 sudah banyak mengalami perubahan, PSSI sudah melakukan berbagi penyesuaian baik dari segi aturan maupun mekanisme turnamen yang tidak menyertakan penonton. Artinya PSSI sudah melakukan perombakan tata cara pertandingan berdasarkan protokol kesehatan.

Setelah bercermin dengan liga-liga di dunia, Liga 1 dan Liga 2 juga tak semanis gelaran Pilkada 2020. Pemerintah malah mengizinkan pasta demokrasi tetap dilaksanakan, meski sudah banyak mendapat pertentangan dari tokoh dan organanisasi masyarakat. Bahkan, PP Muhammadiyah bersikap keras dengan mengancam akan menggugat pemerintah apa bila Pilkada 2020 menjadi klaster baru Covid-19.

Padahal kondisi Pilkada 2020 jauh lebih membahayakan dari pada turnamen sepakbola kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Pilkada serentak 2020 dilaksanakan dengan mengundang banyak orang atau masyarakat yang nantinya hadir di TPS-TPS untuk menentukan pilihannya karena pemilihan kepala daerah ini tidak mungkin dilaksanakan secara daring.

Coba kita perhatikan saja ketika dibuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU), para calon kepala daerah banyak membawa simpatisannya sampai-sampai viral di media sosial. Nah, melihat kondisi ini, pemerintah tidak mengambil tindakan dengan memberikan sanksi atau mencoret nama calon di KPU.

Kalau pemerintah beralasan pertandingan sepak bola di Tanah Air memperparah kondisi pandemi corona, pertimbangkan juga Pilkada 2020. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved