Dengarkan Keluhan Warga Desa di Mentewe Tanbu, Syafrudin H Maming Janji Beri Pendampingan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu nomor urut 1, Syafrudin H Maming - HM Alpiya Rakhman, kembali menggelar silaturahmi ke sejumlah desa-desa di kecamatan Mentewe.

Ada sebanyak tiga desa yang didatangi yakni Sari Mulya, Sepakat dan Desa Sukadamai, pada Jumat (2/10/2020) kemarin. Rata-rata warga yang didatangi adalah kalangan perkebunan dan petani.

Selain masalah produk pertanian yang masih sulit dijual. Warga juga curhat terkait lahan  transmigrasi tahun 1980an yang mereka tempati itu justru bermasalah.

" Masalahnya sekarang, kami bingung. Kami punya hasil kebun yang melimpah tapi tak bisa dijual dengan harga yang tinggi keluar Tanah Bumbu kareba dibeli dengan harga minim alias anjlok," kata seorang warga Sari Mulya, Fahrul.

Selain masalah tersebut, Gafur warga Suka Damai juga mengeluhkan sertifikat lahan mereka yang tidak keluar dari BPN, karena kabarnya tanah yang mereka tempati masuk kawasan hutan.

" Ditempat kami, ada sekitar 83 sertifikat kami masih tidak bisa dikeluarkan pak karena masuk kawasan hutan," ujar Gafur.

Sementara warga Desa Sepakat dan Sidomulyo lebih pada mendambakan pemerataan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan ruas jalan pedesaan. Itu sebagai modal dasar peningkatan ekonomi masyarakat khususnya diwilayah pedesaan.

Sementara itu, Syafrudin H Maming, menyampaikan soal kesehatan gratis yang cukup dengan KTP saja dan pendidikan hingga mencetak 1000 Sarjana.

Sementara permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat, menjadi catatan baginya untuk mengakomodir itu.

" Bila saya diberi amanah menjadi seorang Bupati, terkait masalah penjualan TBS maka dirinya akan mempersilahkan warga untuk menjualnya kemana mereka mau agar sesuai dengan harga yang diinginkan," katanya.

Terkait, persoalan lahan yang menjadi kawasan hutan, bila nantinya SHM duduk sebagai Bupati ia pun meminta agar warga kembali mengumpulkan data dan berkas dan hak tanah masing masing, beserta bukti kepemilikan lahan lainnya.

" Nanti akan kami beri pendampingan agar ada jalan keluar dari permasalahan tersebut, jika memungkinkan akan dibuatkan usulan pelepasan kawasan karena sudah puluhan tahun ditinggali masyarakat," katanya. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)