Komisi I DPRD Kalsel Minta Bawaslu Tegas Tindak Paslon yang Berkampanye Hitam di Medsos

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terbatasnya aktivitas kampanye secara tatap muka di tengah pandemi Covid-19 membuat masing-masing Paslon peserta Pilkada Serentak Tahun 2020 memaksimalkan peran kampanye daring termasuk melalui media sosial (medsos) sebagai corong kampanyenya.

Termasuk di Pilkada Kalsel, masing-masing Paslon terpantau cukup aktif memanfaatkan medsosnya untuk berkampanye.

Namun karena rumitnya pelaksanaan pengawasan di dunia maya, metode kampanye via medsos ini menjadi perhatian Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Kalsel.

• Sepulang dari Rumah Ruben Onsu dan Sarwendah, Eman Sahabat Betrand Peto Diperlakukan Begini di NTT

• Kumpulan Ucapan HUT ke-75 TNI Senin 5 Oktober 2020, Dirgahayu TNI Tema Sinergi untuk Negeri

• Bentuk Tubuh Ashanty Dikomentari Azriel dan Anang Hermansyah, Ibunda Arsy: Jangan Ngatain Aku Lembek

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Fahrani mengakui keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) Bawaslu sebagai pengawas pemilihan tentu menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga tidak terjadinya kampanye hitam (black campaign) di ranah medsos.

Meski demikian, Fahrani tetap mengingatkan Bawaslu agar tak segan untuk bertindak tegas dengan menegur dan memanggil Tim Kampanye atau bahkan Paslon yang kedapatan membuat konten black campaign melalui akun kampanye resmi.

"Bawaslu harus bersikap tegas, kalau ada tim kampanye dengan akun resmi terdaftar menyebar isu SARA atau konten black campaign langsung saja tegur dan panggil," kata Anggota DPRD asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Batola ini.

Ia juga menghimbau para Paslon dan Tim Kampanye menjadi contoh bagi pendukung dan simpatisannya dalam bermedsos.

"Kami melihat di beberapa wilayah, ada pergerakan medsos yang mengarah tidak sehat. Kami harap para calon memberikan contoh menggunakan medsos untuk membangun isu positif mengedepankan visi misi bukan menyerang individu," lanjutnya.

Pasalnya, jika kampanye tidak sehat sudah dilakukan oleh Paslon atau Tim Kampanye, maka beresiko memunculkan gesekan antar pendukung dan simpatisan menjadi bibit konflik.

Peran tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dinilainya vital agar masyarakat pemilih tak mudah terprovokasi hasutan-hasutan black campaign di ranah medsos.

"Kita tahu Bawaslu keterbatasan SDM, sedangkan medsos tidak bisa dibatasi siapa saja bisa membuat. Jadi peran serta tokoh masyarakat, LSM, aktivis penting untuk sama-sama memantau," kata Fahrani.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)