Breaking News:

Berita Kotabaru

Terkait Penggunaan Dana Kompensasi di Kotabaru, Prioritas Kegiatan Pembangunan Bersentuhan Publik

DPRD Kotabaru masih menunggu perencanaan yang disusun eksekutif untuk disetujui terkait penggunaan dana sebesar Rp 700 miliar dari Sebuku Group

Penulis: Herliansyah | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis 

Editor: Syaiful Akhyar
BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan, pihaknya di lembaga legislatif masih menunggu perencanaan yang disusun eksekutif untuk disetujui terkait penggunaan dana sebesar Rp 700 miliar dari Sebuku Group.

Belum disampaikannya perencanaan pembangunan skala prioritas oleh eksekutif, karena masih fokus penyelesaian kegiatan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Namun dapat dipastikan, kegiatan pembangunan akan dibiayai dan dikerjakan pihak ketiga tidak hanya skala prioritas. Namun yang langsung bersentuhan dengan publik. 

Poktan Budi Bakti Kandangan Bakal Terima Sertifikat Organik, Pertama di Kalimantan

Gelar Musda Lasqi, Kabupaten Murungraya Diusul Jadi Tuan Rumah Festival Qasidah Provinsi Kalteng

Pilbup Banjar 2020, KPU Banjar Minta Paslon Maksimalkan Kampanye Lewat Akun Media Sosial

Antara lain perbaikan jalan lingkar Pulaulaut, air bersih dan penyelesaian pembangunan rumah sakit baru di Stagen. 

Terutama persoalan air bersih, selain di Pulaulaut. Tapi juga daerah-daerah yang belum tersedia sarana dan prasana air bersih. 

"Karena di perjanjian kompensasi, beserta fasilitas publik lainnya. Jadi apa yang menjadi prioritas bisa saja diajukan. Tidak hanya terbatas di situ (jalan lingkar, rumah sakit dan air bersih). Kalau anggarannya memang mencukupi," kata Syairi. 

Pun, seperti rumah sakit, pemerintah daerah tetap akan melakukan review anggaran berapa yang sebenarnya dibutuhkan. Tidak serta merta DPRD, begitu dapat laporan terkait biaya diperlukan. 

"Kami masih tetap akan evaluasi," ucap Syairi kepada banjarmasinpost.co.id.

Kecuali kondisi bangunan perkantoran tidak masuk skala prioritas bersumber dari dana kompensasi.

Alasannya, karena perkantoran lebih ke pemerintahan sebaiknya difokuskan dengan dana APBD. 

"Kompensasi lebih baik yang langsung bersentuhan dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat," tandasnya. 

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved