Breaking News:

Opini Publik

Opini - Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Perlindungan Pekerja

Ada enam poin regulasi ketenagakerjaan yang baru dari UU Cipta Kerja, berpotensi mengurangi kesejahteraan pekerja.

istimewa
A Amin Husein 

Oleh: A Amin Husein (Mediator Hubungan Industrial di Kabupaten Tabalong)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Omnibus Law berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu omni atau omnes yang berarti semua atau segala, dan bus yang berarti untuk atau kepada, sehingga omnibus bisa diartikan sebagai untuk semua.

Secara hukum Omnibus Law adalah aturan atau undang-undang (UU) yang dibuat berdasarkan kompilasi atau kumpulan beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda.

Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Savitri, Omnibus Law dibuat sebagai UU yang menyasar atau mengerucut pada isu besar sekaligus mencabut beberapa UU lain dengan tujuan merampingkan regulasi.

Baca juga: LINK Live Streaming Demo UU Cipta Kerja Hari Ini via Kompas TV & TVOne, Kapolres Ingatkan Pelajar

Isi Lengkap Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan, Bahas Pekerja Kontrak dan Libur

Omnibus Law dicetuskan Presiden Joko Widodo pada Rembuk Nasional ke-3 tahun 2017, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian disampaikan lagi pasca pelantikan periode ke-2 tahun 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 29 November 2019, Presiden Joko Widodo mengajak DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk dua UU sekaligus yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Alasan pembuatan Omnibus Law adalah adanya kendala regulasi yang berbelit-belit, dan penguatan ekonomi nasional dengan memperbaiki iklim investasi dan daya saing.

Dari dua rancangan UU tersebut, UU Cipta Kerja mendapat sambutan meriah dari pulik secara cepat baik pro maupun kontra, bahkan sebelum rancangannya rampung dan dibahas di DPR RI.

Tujuan UU Cipta Kerja adalah melakukan perbaikan ekosistem investasi serta kemudahan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Hal tersebut dijabarkan dalam sebelas klaster penyederhanaan , yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pengembangan dan pemberdayaan UMK, pengenaan sanksi, administrasi pemerintahan, kawasan ekonomi, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan investasi dan Proyek Pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved