Breaking News:

Berita Banjarbaru

Dana Hibah Pemprov Kalsel untuk Tempat Ibadah Tak Terganggu Anggaran Refocusing Covid-19

Dana hibah untuk tempat ibadah sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalsel yang telah ditetapkan awal tahun 2020.

Penulis: Nurholis Huda | Editor: Alpri Widianjono
banjarmasinpost.co.id/khairil rahim
Mujiyat, Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  Pada 2020 ini, dana hibah untuk Tempat Ibadah sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Kalsel yang ditetapkan pada Februari 2020 lalu.

Berdasar keterangan Kepala Biro Kesra Kalsel, Mujiyat, bahwa pada bulan Juli 2019 calon penerima hibah 2020 sudah direkap. Selanjutnya, Februari 2020 penerima yang memenuhi syarat, masuk dalam SK penerima.

Jadi, penyaluran dana hibah untuk tempat ibadah di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terganggu refocusing anggaran Covid-19 seperti yang terjadi sekarang.

"SK penerima hibah itu sebagai pedoman kami. Jenis pekerjaan hibah inikan padat karya (dikerjakan langsung oleh masyarakat), sehingga meskipun Covid-19, tetap disalurkan sesuai keputusan gubernur," ujar Mujiyat, tanpa merinci besaran dana hibah dan jumlah lembaga penerimanya.

Diuraikan Mujiyat jumlah lembaga penerima Dana Hibah, disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Jumlah lembaga penerima setiap kabupaten kota berbeda. 

Penerima hibah tergantung pengusul masing-masing lembaga, diverifikasi mana yang sesuai syarat. Kemudian,  ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman Hibah Daerah (NPHD).

Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan Minta UMKM Tetap Optimis di Tengah Pandemi

Ditingkat Nasional Tidak Ada Kejelasan, Adiwiyata di Kalsel Tetap Jalan

Masih Terdampak Covid-19, RAPBD Kalsel 2021 Tak Capai Rp 5,5 Triliun, Turun Rp 126,7 Miliar

Update Covid-19 Kalsel : 42 Kasus Tambahan Positif Covid-19 di Kalsel, Terbanyak dari Balangan

Ketua DPRD Kalsel Bertolak ke Jakarta, Massa Pengunjuk Rasa Bubar

Masih dijelaskannya, usulan yang memenuhi syarat jumlahnya berapa disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Biasanya, hibah dalam bentuk dana.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, ini memastikan semua tempat ibadah yang memenuhi syarat, diberikan hibah, baik itu masjid, musala, pura, gereja maupun wihara.

"Semua jenis tempat ibadah kita bantu sesuai usulan. Begitu pula pondok pesantren, ada beberapa yang dibantu. Berkas lengkap, kami ajukan. Tidak lengkap, ditinggal dulu," urainya.

Ia menerangkan pada bulan Januari setahun sebelumnya. semua usulan calon penerima hibah dihimpun.

Permohonan diberikan rentan waktu sampai Juli. Jika melewati Juli maka, masuk antrean calon penerima hibah 2 tahun berikutnya. "Surat usulan yang masuk, biasanya berjumlah ribuan," ucapnya.

Lembaga penerima hibah diberikan kewajiban membuat laporan penggunaan anggaran. Dipastikan Mujiyat penggunaan anggaran tidak bisa sembarangan. Sebab, terdapat aturan perundang-undangan yang harus ditaati.

"Kewajiban kami hanya melakukan koreksi terhadap laporan keuangan lembaga penerima hibah. Keuangan tidak bisa sembarangan karena yang digunakan yang negara. Kami mengoreksi sampai laporan komplit.  Biasanya memang ada yang kurang dan sebagainya. Laporan wajib selesai. Jika tidak selesai, maka harus mengembalikan dana yang belum melaporkan," tandas Mujiyat.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved