Breaking News:

DPRD Kotabaru

Pimpinan DPRD Kotabaru dan Sekretaris Komisi I Bersama BEM dan KSPS Bahas UU Cipta Kerja

Kunjungan sekaligus silaturahmi BEM dan KSPS disambut pimpinan DPRD Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, membahas UU Cipta Kerja.

HUMAS DPRD KABUPATEN KOTABARU
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis (empat dari kanan), foto bersama BEM dan KSPS Kalsel, Sabtu (10/10/2020). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kotabaru dan Konfederasi Serikat Pekerja Sawit (KSPS) Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke kantor DPRD Kabupaten Kotabaru, Sabtu (10/10/2020).

Kunjungan sekaligus silaturahmi BEM dan KSPS disambut langsung unsur pimpinan. Ketua DPRD Syairi Mukhlis SSos, Wakil ketua I Drs Mukhni AF dan Wakil ketua II Muhammad Arif SH MHum, serta Sekretaris Komisi I Rabbiansyah.

Menjadi tema pembahasan dalam pertemuan, tidak lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat dan pejabat.

"Sebagai lembaga legislatif, mewakili suara rakyat, sudah menjadi kewajiban kami di DPRD meluruskan apa saja yang menjadi perdebatan bahkan telah menjadi sorotan diberbagai media dengan adanya penolakan besar-besaran dengan cara berdemo yang notabene merugikan semua pihak, terkait undang-undang cipta kerja ketenagakerjaan (Omnibus Law),” kata Rabbiansyah, Sekretaris Komisi I.

Maka dari itu, tujuan pertemuan ini untuk sama-sama meluruskan terkait pasal-pasal di dalam Omnibus Law yang menjadi penolakan di kalangan masyarakat dan mahasiswa.

"Kami legislatif tidak menginginkan mahasiswa ataupun masyarakat Kotabaru menerima atau menyimak sepenggal-sepenggal isi ketentuan undang-undang Omnibus Law. Karena, banyak informasi beredar bernuansa hoaks tanpa ada memberikan penjelasan lebih khusus sesuai isi Omnibus Law," ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, pimpin pertemuan dengan BEM dan KSPS Kalsel, Sabtu (10/10/2020).
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, pimpin pertemuan dengan BEM dan KSPS Kalsel, Sabtu (10/10/2020). (HUMAS DPRD KABUPATEN KOTABARU)

Menurutnya, Kabupaten Kotabaru dari klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta lapangan kerja ada 3 poin yang memang harus dipertanyakan.

Pertama, upah kerja tidak lagi berdasarkan UMK atau UMSK namun berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kedua, pesangon diatas 21 tahun dan 24 tahun, maka perhitungannya tidak lagi memakai skema 10 bulan upah, namun skema 21 tahun kerja. Ketiga, skema status kerja.

Halaman
12
Penulis: Herliansyah
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved