Breaking News:

UU Cipta Kerja

DPRD Kalsel Gagal Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Presiden, Begini Sikap BEM Seka

Badan Eksekutif Mahasiswa se Kalimantan Selatan (BEM Seka) masih tegas menyatakan sikap, menolak Omnibus Law, Undang-undang Cipta Kerja.

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: M.Risman Noor
muhammad rahmadi
Konferensi Pers BEM Seka terkait gagalnya tuntutan rakyat (Omnibus Law) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -Badan Eksekutif Mahasiswa se Kalimantan Selatan (BEM Seka) masih tegas menyatakan sikap, menolak Omnibus Law, Undang-undang Cipta Kerja.

Untuk itu BEM Seka mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo datang ke Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Selain itu juga meminta seluruh elemen Mahasiswa maupun Masyarakat tetap mengawal Omnibus Law, sampai Presiden mengeluarkan Perppu.

Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Koordinator Wilayah BEM Seka, Ahdiat Zairullah saat acara jumpa pers, Minggu (11/10/2020) sore.

"Karena menimbulkan chaos di berbagai wilayah, kemudian menyebabkan kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh Pasal 22 UUD 1945," katanya.

Pernyataan itu di sampaikan Ahdiat sebagai bentuk kekecewaan Mahasiswa di Kalimantan Selatan, terhadap hasil penyampaian aspirasi Mereka yang tidak langsung di tujukan kepada Presiden RI.

DAFTAR Anggota DPR, Kepala Daera Hingga Tokoh Masyarakat yang Tolak UU Cipta Kerja

VIDEO Organisasi Kemahasiswaan Akan Konfrontir Anggota DPR dan DPD RI tentang UU Cipta Kerja

Seperti diketahui Kamis (08/10/2020) lalu Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, dan Ketua Komis IV Lutfhi Saifuddin beserta perwakilan lainnya bertolak ke Jakarta guna bertemu Presiden untuk menyampaikan Aspirasi dari Masahasiswa.

Namun dalam implementasinya, rombongan perwakilan Kalsel tersebut menyampaikan aspirasi Mahasiswa ke Kementerian Sekretariat Negara dan Staf Kepresidenan Moeldoko.

Hal itulah kemudian yang menjadi alasan BEM SEKA untuk tidak berhenti meminta agar Perppu tetap dikeluarkan.

"Kami kecewa dan sangat tidak puas dari hasil dan upaya DPRD Kalsel yang tidak bertemu dengan Presiden, karena tuntutannya jelas bukan bertemu Menterinya," jelasnya.

Selanjutnya BEM SEKA berencana akan menggelar aksi serupa, dimulai dengan Konsolidasi terbuka pada Selasa (13/10/2020).

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved