Breaking News:

Berita Banjarbaru

Omnibuslaw Diterapkan, Kalsel Terancam Kehilangan Royalti Rp 800 sampai Rp 1 triliun

UU Cipta kerja atau minerba yang mendapatkan penolakan ternyata mengancam pendapatan royalti Kalsel

banjarmasinpost.co.id/muhammad rahmadi
Konsolidasi Terbuka Gagalkan Omnibus Law, di halaman Gedung KNPI Kalimantan Selatan, di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selasa (6/10/2020). 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Bunyi pasal Pasal 128A point 2 UU  Omnibus Law  atau Cipta Kerja atau menyebutkan bahwa untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%.

Jika benar UU ini benar-benar diterapkan maka Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota di Kalsel (daerah penghasil) akan kehilangan sektor royalti batubara jika pemilik usaha menambah produksi di 2021 mendatang.

Dari catatan koran ini, di Kalsel untuk sektor Minerba dalam setahunnya hampir Rp 1 Triliun atau Rp 800 miliaran dapat bagi hasil.

Jika kemudian, bunyi UU ini dberlakukan diberikan nol royalti maka jelas sektor bagi hasil pemerintah pusat ke daerah akan jauh menyusut kemudian.

PEJABAT Ini Bilang Ada 8 Hoaks dan Fakta yang Beredar di Medsos Terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja

Tak Puas Upaya DPRD Kalsel, Pengunjuk Rasa Penolakan UU Omnibus Law Persiapkan Aksi Susulan

Kecewa Dewan Kunker saat Demo UU Omnibus Law, Mahasiswa di Kalteng Segel Gedung DPRD

Dikonfirmasi soal hal ini, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji, Minggu (11/10/2020) menjelaskan bahwa terkait pasal di dalam UU Omnibus Law tersebut, masih pembahasan tingkat Pusat dan Daerah.

"Daerah Penghasil sensitif atas dampak Eksploitasi penambangan, demikian jua terhadap penguatan Kapasitas Fiskal Derah", intinya masih tahap proses pengkajian secara komprehensif, " urai Rustamaji.

Dia menyebutkan tak mau lebih dulu menyebutkan pendapatan bagi hasil sektor minerba nol sebelum ada penjelasan teknis dan keputusan tersebut.

"Kita akan kaji dulu dan nunggu petujuk pelaksaan pusat. Informasi ini sebagai bahan kami melakukan pengkajian lebih dalam bersama dengan pihak terkait, karena ini jua menyangkut dengan terbitmya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba," kata Rustamaji.

Berikut Ini Dampak Omnibus Law UU Cipta Kerja Bagi Buruh, Cek Isi Lengkapnya

Disisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kalsel, Ir Nafarin menambahkan sementara ini informasi yang diterima yakni soal kewenangan perizinan IUP pertambangan yang akan ditarik ke pusat.

"Terkait soal royaltinya ini masih belum dapat penjelasan," kata Nafarin.  (banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda).

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved