Breaking News:

Opini Publik

Strategi Pemulihan Ekonomi Perdesaan

Pandemi ini berdampak luas, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi hampir pada seluruh sektor termasuk sektor perekonomian

Oleh : Kukuh Budiwasono SE MM, Kepala Seksi Bank KPPN Pelaihari

 BANJARMASINPOST.CO.ID - PANDEMI Covid-19 telah menjadi krisis kesehatan utama yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Pandemi ini berdampak luas, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi hampir pada seluruh sektor termasuk sektor perekonomian negara-negara di dunia. Di Indonesia, pemerintah bergerak cepat melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu ini selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Pandemi Covid-19 cukup memukul keras ekonomi Indonesia pada sisi konsumsi dan produksi. Pembatasan sosial telah berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi. Karena itu, pemerintah menyiapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Tak hanya dari sisi produksi, namun juga sisi konsumsi.

Pembangunan Perdesaan

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan pembangunan perdesaaan di Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi desa untuk menentukan arah pembangunan di lokal masing-masing. Terbitnya UU Desa ini menegaskan adanya pemberian kewenangan kepada Pemerintah Desa yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan konteks lokal masing-masing.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia menyalurkan Dana Desa (DD) yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Selain dari Pemerintah Pusat, desa juga mendapatkan sumber pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah, serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

Kebijakan pembangunan perdesaan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menyadari pentingnya masyarakat pedesaan dalam konteks pembangunan nasional. Komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana desa menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengarusutamaan desa dalam pembangunan nasional.

Selama periode empat tahun terakhir, besaran alokasi dana desa terus mengalami kenaikan. Hal ini berimbas pada peningkatan skala pembangunan di level desa. Saat ini infrastruktur skala desa seperti jembatan, jalan, saluran irigasi hingga ketersediaan sarana pendidikan anak usia dini serta posyandu begitu masif dibangun di tingkat desa.

Pembangunan perdesaan yang masif ini, berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Desa-desa tumbuh bergeliat dengan berbagai aktivitas ekonomi, untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan perdesaan, sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun kondisi ini berubah seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Pembangunan ekonomi perdesaan yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kecuali turut terkena dampak negatif.

Pemulihan Ekonomi Perdesaan

Halaman
12
Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved