Berita Banjarmasin

Demo Omnibus Law di Banjarmasin, Anggota DPR RI Ini Siap Perjuangkan Revisi UU Cipta Kerja

Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalsel, M Rifqinizamy Karsayuda siap memperjuangkan revisi UU Cipta Kerja

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
achmad maudhody
Anggota DPR RI Dapil Kalsel, M Rifqinizamy Karsayuda hadir di lokasi aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, penolakan terus mengalir dari sederet elemen masyarakat termasuk kalangan mahasiswa di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Aksi unjuk rasa pun kembali dilancarkan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalsel dengan sasaran Gedung Kantor DPRD di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (15/10/2020).

Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalsel, M Rifqinizamy Karsayuda hadir di lokasi aksi unjuk rasa dengan niat membuka diskusi dengan massa pengunjuk rasa.

Meski tak berhasil membuka forum diskusi pada kesempatan ini, namun Rifqi menegaskan DPR RI tetap membuka diri untuk melakukan revisi UU Cipta Kerja jika memang diinginkan oleh rakyat.

"Kami ini tidak mungkin mau melawan rakyat," kata Rifqi.

Baca juga: Kepergok Mau Ikut Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja, 93 Pelajar di Banjarmasin Diangkut Polisi

Baca juga: Sebar Berita Hoax Soal Demo Omnibus Law di Banjarmasin, Oknum ASN di Banjarbaru Diamankan Polisi

Baca juga: Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Mahasiswa Mulai lakukan Orasi

Namun, menurutnya hal tersebut tentu didahului dengan diskusi intelektual.

"Mari sampaikan dan dikaji secara intelektual dan dialogis yang baik. Kami sebagai anggota DPR RI Dapil Kalsel akan siap memperjuangkan revisi UU Cipta Kerja ini," kata Rifqi.

Ia juga menegaskan bahwa revisi terhadap UU bukan sesuatu yang haram dan memungkinkan dalam proses legislasi.

Menurutnya, Presiden RI, Joko Widodo juga sudah menegaskan terkait hal tersebut dengan memanggil seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk melakukan inventarisir pasal atau ayat mana yang menjadi persoalan di masing-masing daerah. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved