Kadishub Kotabaru Tuding Anggaran Kajian Rehab Pelabuhan Feri Dicoret, Ini Penjelasan Kepala Bappeda

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Tidak masuknya ke dalam anggaran terkait kajian rehab dua pelabuhan feri yang dituding Dinas Perhubungan anggarannya dicoret oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) saat pembahasan anggaran dengan Komisi II DPRD Kotabaru beberapa waktu lalu, ternyata hanya mis komunikasi. 

Penjelasan Kepala Bappeda Kotabaru Rurien saat dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, pihaknya tidak ada mencoret anggaran untuk kajian Rp 50 juta. Hanya waktu itu belum disetujui, karena diketahui pengelolaan pelabuhan laut (feri) kewenangan pemerintah pusat. 

Menurut Rurien, disetujui saat pembahasan hanya anggaran sebesar Rp 15 juta.

Anggaran itu dialokasikan untuk operasional koordinasi Dishub Kotabaru ke Kementerian Perhubungan. 

Baca juga: VIDEO Kontrak Tenaga Non Pegawai Kabupaten Kotabaru Diperpanjang 2 Bulan

Baca juga: Arutmin Bina Generasi Muda Permata Lingkar Tambang Asamasam Tanahlaut Kalsel

"Seandainya saat pembahasan, diketahui ada BASTO (Berita Acara Serah Terima Operasional) mungkin lain ceritanya," ujar Rurien kepada banjarmasinpost.co.id melalui telepon genggamnya, Kamis (15/10/2020).

Rurien mengakui, perbedaan persepsi karena terjadinya mis komunikasi dengan Dishub. Biasanya ketika ada permasalahan dibahas dulu di internal, sehingga tahu.

Apalagi, lanjut Rurien, diketahui dua pelabuhan feri baik dari sisi Teluk Gosong atau Pulau Sebuku, bangunan dari Kementerian Perhubungan.

"Berarti secara kasat mata masih punyanya orang (Kementerian). Lagian sampai saat ini belum dihibahkan ke Pemerintah Daerah," jelasnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Menyinggung soal BASTO, Rurien baru mengetahui setelah pembahasan dan lain-lain.

"Mungkin kurang koordinasi saja sebetulnya. Dan, bahkan saya ada telepon ke Kementerian memang belum ada hibah," terangnya.  (Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)