Paket Pulsa Gratis 2 GB Masuk dalam Penghitungan UMP, KSPI : Masih Jauh dari Harapan Buruh

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Paket pulsa gratis dan data saat ini masuk dalam Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2020.

KHL 2020 ini telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

KHL ini akan menjadi dasar penghitungan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

KHL tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2020.

Total terdapat 64 komponen dalam beleid tersebut.

Baca juga: CARA Aktivasi Kuota Internet Gratis 20 - 50 GB Telkomsel, Indosat, XL & Tri, Bisa Youtube Lho

Baca juga: KUOTA Belajar Gratis Kemendikbud, Perhatikan Jadwal Penyaluran, Jika Belum Dapat Begini Cara Ceknya

Baca juga: KUOTA Gratis Disalurkan, Ini Beda Kuota Belajar & Umum, Paket Internet PJJ Siswa, Guru hingga Dosen

"Masih jauh dari harapan buruh," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (18/10).

Meskipun saat ini pemerintah telah menambahkan komponen paket pulsa dan data sebesar 2 GB untuk telepon genggam, namun penambahan komponen tersebut masih di bawah standar.

Selain masalah pulsa, KHL tahun 2020 juga menambahkan unsur jaminan sosial.

Jaminan sosial ditetapkan sebesar 2% dari total pengeluaran.

"Buruh berharap jumlah item KHL adalah 84 item sesuai hasil survei KSPI dan Asian Wages Council," terang Said.

Asal tahu saja, KHL ditetapkan untuk periode 5 tahun. Nantinya Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota akan melakukan penghitungan atas nilai KHL dari komponen yang telah ditetapkan.

Setiap tahunnya nilai KHL akan disesuaikan mengacu pada harga rata-rata di lembaga yang bertugas hal data statistik. Nilai KHL tersebut akan menjadi dasar dalam penghitungan UMP.

Pengusaha Sepakat UMP 2021 Seperti Tahun 2020

Sementara itu pengusaha sepakat dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional yang mengusulkan agar upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020.

"Ya betul kami setuju [dengan rekomendasi Dewan Pengupahan]," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani kepada Kontan, Kamis (8/10).

Menurut Shinta, hal tersebut mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dari sisi arus kas akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, pengusaha pun mengalami kesulitan untuk bisa mempertahankan usahanya.

"Malah ada banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan ekonomi butuh waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu," lanjut Shinta.

Shinta tak menampik bila nantinya formula penghitungan UMP tahun 2021 mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, maka pengusaha akan kesulitan untuk membayar upah tersebut.

Hal senada pun disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira. Dia berharap ada solusi terbaik berkaitan dengan penentuan UMP 2021.

Menurutnya, bila penetapan UMP 2021 sesuai dengan perhitungan yang ada yakni berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mungkin terjadi penurunan lantaran pertumbuhan ekonomi yang negatif dan deflasi yang mungkin terjadi akibat Covid-19.

"Saya melihat pemerintah dan dewan pengupahan sudah punya hitung-hitungan yang memang bisa secara logis dan secara realita ini dimalumkan," ujar Anggawira.

Dia pun berharap serikat pekerja bisa memahami situasi saat ini melihat pengusaha pun turut kesulitan bahkan mengalami perlambatan dan pelumpuhan di beberapa sektor usaha. Dia berharap dalam penetapan UMP tidak muncul polemik tetapi ada kesepahaman di antara tripartit.

https://nasional.kontan.co.id/news/paket-pulsa-dan-data-masuk-komponen-khl-kspi-nilai-masih-belum-cukup-1