Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Tuntut Presiden Terbitkan Perppu, Buruh Kalsel Pesimis Menangi Gugatan Judicial Review Omnibus Law

Sudah ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan dijanjikan akan dipertemukan dengan Anggota DPR RI Dapil Kalsel, massa aksi unjuk rasa.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: M.Risman Noor
achmad maudhody
Presidium Aliansi PBB sekaligus Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto saat berorasi pada aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sudah ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan dijanjikan akan dipertemukan dengan Anggota DPR RI Dapil Kalsel, massa aksi unjuk rasa dari kalangan buruh dan pekerja di Kalsel akhirnya mau membubarkan diri, Kamis (22/10/2020).

Kurang lebih seribu peserta aksi yang berasal dari beberapa organisasi dan serikat buruh diantaranya FSPMI, KSBSI dan KSPSI Kalsel dan tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) secara tertib meninggalkan lokasi aksi di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Kalsel.

Sekitar pukul 12.30 Wita, nampak massa yang sebelumnya memulai aksi unjuk rasa sekitar pukul 10.00 Wita sudah terurai dan tak lama kemudian arus lalu lintas di lokasi aksi sudah bisa kembali dibuka.

Walaupun demikian, sebelum meninggalkan lokasi aksi perwakilan buruh diantaranya Presidium Aliansi PBB sekaligus Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto menegaskan akan kembali menggelar aksi susulan jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi.

Dimana mereka menuntut agar Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari UU tersebut.

Mereka juga bersikeras untuk bisa duduk bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel untuk membahas dan membandingkan antara UU Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tujuannya, yaitu agar Anggota DPR RI paham, bagaimana dampak negatif yang mereka yakini akan terjadi terhadap kaum buruh dan pekerja jika UU Cipta Kerja tetap dilanjutkan.

Disampaikan Yoeyoen, bagi kalangan buruh, jalur judicial review adalah pilihan paling akhir dan bukan pilihan utama untuk menggagalkan UU Cipta Kerja.

Pasalnya Ia meyakini, bahwa kaum buruh dan pekerja sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menang menggugat di jalur judicial review.

Baca juga: VIDEO Deklarasi Tolak Unjuk Rasa Anarkistis di Balangan, Libatkan Pemkab dan Organisasi Buruh Pemuda

"Kami yakin judicial review adalah opsi terkahir, karena kami tahu kalau judicial review kami pasti akan kalah. Ini adalah cara pemerintah untuk memuluskan UU Cipta Kerja," tegas Yoeyoen.

Ditambahkan Biro Hukum KSPSI Kalsel, Sumarlan, Pihaknya menolak keras Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dinilainya mengebiri hak kaum buruh dan pekerja.

Baca juga: Gelar Aksi Unjuk Rasa, Aliansi PBB Tuntut Bertemu Anggota DPR RI Dapil Kalsel

"Karena Ini lah kami berjuang untuk kepentingan kaum buruh dimana dari 112 hak-hak buruh diamputasi dan dihilangkan. Karena itu kami meminta Presiden menerbitkan PERPPU sebelum 30 hari disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu," beber Sumarlan.

Pada aksi ini, kaum buruh dan pekerja juga menyuarakan penolakan terhadap upah murah serta menuntut agar kenaikan upah minimum Provinsi Kalsel Tahun 2021 setidaknya sebesar 8 persen. ( Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved