Breaking News:

Pilkada Kotabaru 2020

Ketua KPU Kotabaru Ingatkan Pemasangan APK Tidak Libatkan Lembaga Pemerintah

Dugaan pelanggaran pilkada yang menyebut-sebut Ketua dan beberapa anggota DPRD Kotabaru yang berujung laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penulis: Herliansyah | Editor: M.Risman Noor
banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Ketua KPU Kotabaru Zainal Abidin 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Dugaan pelanggaran pilkada yang menyebut-sebut Ketua dan beberapa anggota DPRD Kotabaru yang berujung laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) paslon nomor urut 01 dengan menyertakan jabatan dan lembaga DPRD bakal berbuntut panjang. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotabaru Zainal Abidin mengatakan, sesuai regulasi pemasangan APK tidak diperbolehkan menyebutkan atau mengikut sertakan lembaga pemerintah. 

"Dimaksud pemerintah, kita ketahui bersama adalah ada legislatif, yudikatif dan eksekutif. Kalau eksekutifnya jelas sudah saat ini cuti (bupati), kalau yudikatifnya jelas tidak boleh ikut. Mahkamah Agung, Kejaksaan itu tidak boleh ikut," jelas Zainal kepada banjarmasinpost.co.id, Minggu (25/10/2020).

Selain itu legislatif, untuk di tingkat Kabupaten yaitu DPRD yang merupakan bagian dari pemerintah.

Lanjut Zainal, jika mereka disebutkan sebagai anggota atau ketua, maka menyebutkan identitas pemerintah. 

"Saat ini dengan mencantumkan, mungkin ya mungkin. Dengan menyebutkan pencantuman DPRD kah berarti legislatif nih. Baik unsurnya ketua maupun anggota ketika menyebutkan kata tadi, maka masuklah ke ranah pemerintah," ucap Zainal. 

Sementara secara regulasi, sambung Zainal, silakan memasang nama dan gambar yang ada di dalam APK, tapi harus ada rambu-rambunya. 

Baca juga: Tim 2BHD Kembali Lapor ke Bawaslu, Nama Ketua DPRD Kotabaru Turut Disebut-sebut

Baca juga: Murid SDN 1 Dirgahayu Kotabaru Kalsel Ini Siap Berkompetisi di Ajang Putri Cilik Indonesia

"Pengurus partai politik boleh, lambang partai politik silakan. Nama orang perorang dari pengurus partai politik silakan, kemudian gambar orang dari pengurus partai politik silakan tidak masalah. Karena sudah diatur," terang Zainal. 

Tapi ketika bicara statusnya sebagai anggota DPRD, itu yang dipermasalahkan. "Memang perlu kajian lagi Bawaslu," tutup Zainal 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved