Tak Ada Kendala Substantif, Jembatan Sungai Alalak Ditarget Rampung Maret 2021

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kurang lebih dua bulan sebelum tutup tahun 2020, pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Alalak terus digenjot.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, meski di akhir pekan, terlihat puluhan pekerja sibuk melakukan pekerjaan konstruksi termasuk di bagian tiang pancang jembatan yang sudah terlihat menjulang tinggi, Minggu (25/10/2020).

Jembatan Sungai Alalak yang akan menghubungkan Jalan Brigjen Hasan Basri di Kota Banjarmasin dengan Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Baritokuala ini diproyeksikan akan selesai pada Bulan Maret Tahun 2021 mendatang.

Baca juga: Kadinkes Kabupaten Banjar Sebut Tak Ada Kasus Penyakit Saat Musim Pancaroba

Baca juga: Surat Kendaraan Jangan Ketinggalan, Besok Ops Zebra Intan Digelar di Banjarmasin

Baca juga: Penyaluran LPG Hingga Tahun Baru Normal, Hiswana Migas Lakukan Ini

Keoptimisan ini sempat disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, John Wempi Wetipo saat meninjau lokasi proyek Jembatan Sungai Alalak bersama Anggota Komisi V DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, pertengahan pekan ini.

"Kalau tidak ada halangan, kami menargetkan Bulan Maret 2021 akan tuntas dikerjakan," kata John.

Meski baru pertama kali berkunjung ke Kalsel, John menyatakan mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah di Kalsel khususnya yang terlibat dalam proyek pembangunan Jembatan Sungai Alalak.

Menurutnya, sejak Ia menduduki posisi Wakil Menteri PUPR di Kabinet Indonesia Maju, Ia tak mendengar adanya laporan kendala berarti dari proses pembangunan Jembatan Sungai Alalak khususnya terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam mendukung dituntaskannya proyek jembatan.

Sinergitas dan kesinambungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR menurutnya memang sudah seharusnya selalu terjalin agar tak banyak muncul kendala. 

"Saya pikir ini harus ada dukungan dari Pemda dan rakyat sehingga kalau ada persoalan diselesaikan bersama. Karena memang salah satu kendala yang dihadapi di Kementerian PUPR itu soal status lahan. Kami mau bangun jembatan, jalan dan fasilitas lain kadang terhambat soal lahan yang banyak menjadi tanggung jawab Pemda," bebernya.

(banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)