Breaking News:

Opini Publik

Refleksi Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional: Keluarga sebagai Solusi Konservasi

Sebanyak 6.203 desa di 1.592 kecamatan dan 355 kabupaten yang berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi

istimewa
Kepala BKSDA Kalsel Dr Ir Mahrus Aryadi M.Sc. 

Menyikapi akar masalah di atas, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan skema Perhutanan Sosial (PermenLHK 83 tahun 2016) yang bertujuan menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Pengelolaan Perhutanan Sosial memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung gugat. Khusus areal untuk kemitraan kehutanan ditekankan pada areal konflik dan yang berpotensi konflik.

Sesuai amanah dari Permen LHK 83 tahun 2016 di atas, pada pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan teknis Kemitraan Kehutanan dalam kawasan konservasi di atur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pada 2018, terbitlah Peraturan Dirjen KSDAE nomor 6 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Tujuan dari petunjuk teknis ini untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Perdirjen KSDAE ini lebih menekankan untuk penyelesaian konflik keterlanjuran antara masyarakat setempat di dalam kawasan konservasi.

Selain kebijakan di atas, khusus di kawasan konservasi juga telah diterbitkan Permen LHK nomor 43 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Hingga akhir tahun 2020 ini, BKSDA Kalimantan Selatan telah menyelesaikan konflik tenurial berupa keterlanjuran tambak dengan Skema Kemitraan Konservasi dalam bentuk Pemulihan Ekosistem berbasis silvofisheri seluas 414 hektare di Resort SM Kuala Lupak pada Blok Rehabilitasi bersama dua kelompok mitra.

Penyelesaian keterlanjuran ladang dengan mengembangkan sistem agrisilvikultur seluas 33 hektar di TWA Pelaihari Blok Tradisional dengan satu kelompok mitra.

Kemitraan konservasi ini telah mampu menyelesaikan konflik tenurial sekaligus memberikan penguatan dan manfaat kepada masyarakat setempat dari aspek ekonomi, sosial budaya dan juga lingkungan.

Halaman
1234
Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved