Breaking News:

Pilkada Kotabaru 2020

Tidak Memenuhi Syarat Materil, Bawaslu Kotabaru Hentikan Laporan Tim Hukum Dua Paslon

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotabaru menghentikan dua laporan dugaan pilkada, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru.

Penulis: Herliansyah | Editor: M.Risman Noor
helriansyah.
Kodiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kotabaru, Akhmad Gafuri 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotabaru menghentikan dua laporan dugaan pilkada, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru.

Dua laporan dari masing-masing tim hukum paslon, dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil. 

Diungkapkan Koordinator Divisi (Kodiv) Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kotabaru Akhmad Gafuri dalam jumpa persnya kepada wartawan di kantor Bawaslu Jalan Jamrud, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (4/11/2020).

Menurut Gafuri Bawaslu tidak meregistrasi laporan masing-masing tim hukum paslon atau dihentikan, tidak memenuhi syarat materil setelah melalui proses kajian. 

Adapun dua laporan disampaikan, pertama jelas Gafuri mengenai laporan sahabat SJA ke Bawaslu terkait dugaan kampanye hitam (black campaign) calon bupati nomor urut 02.

Tidak memenuhi syarat materil, dirincikan Gafuri, karena di dalam uraian peristiwa bukan kampanye.

Selain materi disampaikan calon nomor urut 02 tidak ada mengarah/menjurus kepada salah satu paslon. 

"Kami (Bawaslu) mengambil kesimpulan tidak ada materil atau ujaran kebencian atau black campaign terhadap salah satu paslon," ucap Gafuri. 

Pun, terkait laporan dugaan politik uang (money politic) di laporkan tim hukum 2BHD, saat dikaji syarat materilnya. Di sana juga tidak ada kegiatan kampanye. 

Baca juga: Pilkada Tanahbumbu, Tim Pemenangan Mila Karmila - Zainal Arifin Sesalkan Baliho Paslon Dirusak

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Kembali Terima Laporan Dugaan Pelanggaran

"Paslon (nomor urut 01) dalam perjalanan lewat singgah di tempat warga. Memang di dalam video terlihat bagi-bagi uang. Tapi di situ, ketiga kami cermati kami dengar rekaman video tidak ada hajatan dan menjurus ajakan memilih. Pilih saya misalnya, di situ tidak ada juga," terang Gafuri. 

Selain laporan dari pelapor tidak disampaikan barang bukti berupa amplop, duitnya yang dibagikan. 

"Sehingga kami pun memutuskan dalam rapat pleno tidak memenuhi syarat materil," pungkas Gafuri. (Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved