Breaking News:

Berita Nasional

Ada Syarat Wajib Pajak, Jadwal Pencairan Subsidi Gaji Karyawan Termin II Sudah Dipastikan Menaker

Ada syarat baru, pencairan subsidi gaji karyawan swasta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) termin II sudah mulai dilakukan pada Senin (9/11/2020)

Editor: Rahmadhani
kompas.com
ILUSTRASI - BLT Rp 600 Ribu untuk karyawan swasta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pencairan subsidi gaji karyawan swasta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) termin II sudah mulai dilakukan pada Senin (9/11/2020).

Namun sedikit berbeda dari termin I, sebelum pencairan subsidi gaji termin II, terlebih dulu dilakukan pemadanan data dengan data wajib pajak.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, telah ada 2,1 juta lebih penerima bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) termin II (untuk bulan November-Desember) yang telah disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kemarin, Senin (9/11/2020).

“Kita pastikan termin II subsidi BSU sudah cair hari ini. Siang tadi saya dapat laporan bahwa data penerima BSU tahap 1 sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN," kata Ida melalui keterangan tertulis, Senin (9/11/2020).

"Selanjutnya, dari KPPN akan ditransfer ke Bank Penyalur dan disalurkan ke masing-masing rekening penerima, baik rekening Himbara maupun nonHimbara sama dengan mekanisme termin pertama,” lanjut dia.

Baca juga: Agenda Utama Habib Rizieq Shihab di Indonesia, dari Bertemu Umat Hingga Nikahkan Najwa Shihab

Baca juga: Rute & Cara Dapat Promo Tiket Murah Sriwijaya Air & Nam Air Rp 170 Ribu, Klik www.sriwijayaair.co.id

Lebih lanjut, kata Ida, pihaknya terus berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan subsidi upah bagi para pekerja/buruh di termin kedua ini.

"Kami upayakan dalam satu minggu bisa diproses dua tahap (batch) langsung sehingga dapat segera diterima teman-teman pekerja atau buruh untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat," ujar Ida.

Ida menjelaskan, proses penyaluran subsidi gaji termin II sedikit berbeda dari sebelumnya.

Pasalnya, atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran BSU, perlu dilakukan pemadanan data dengan data wajib pajak. Dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Proses pemadanan data tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi penyaluran subsidi gaji termin pertama agar tepat sasaran.

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved