Breaking News:

Pilkada Kotabaru 2020

VIDEO : Terkait Rapid Test, Petugas KPPS Wilayah Kepulauan Hanya Diharuskan Membuat Pernyataan

Sesuai surat KPU RI, rencana 21 Nopember dilaksanakan rapid test bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain KPPS termasuk petugas Lin

Penulis: Herliansyah | Editor: M.Risman Noor

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Sesuai surat KPU RI, rencana 21 Nopember dilaksanakan rapid test bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain KPPS termasuk petugas Linmas akan mengikuti rapid test dengan total keseluruhan 8.022 orang.

Pelaksanaan rapid test masuk dalam tahapan Pilkada, oleh petugas Dinas Kesehatan. Diungkapkan Ketua KPU Kotabaru, Zainal Abidin kemarin dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Adapun mekanisme kegiatan serempak dilaksanakan di seluruh Puskesmas tersebar di Kabupaten Kotabaru. Selain 28 puskesmas, ditambah dengan pos pembantu pelayanan kesehatan.

"Mulai bulan Juni, kami sudah koordinasi dengan Sekretaris Daerah. Termasuk meminta bantuan dari tim dinkes melaksanakan," jelas Zainal kepada banjarmasinpost.co.id.

Satu puskesmas melayani berapa KPPS, lanjut Zainal, karena dari total 8.022 orang tersebar di beberapa wilayah berdasarkan jumlah TPS di masing-masing kecamatan.

"Misalnya di kecamatan Pulaulaut Utara anggap ada sekitar 500 tenaga KPPS. Di sinikan (Pulaulaut Utara) ada tiga puskesmas. Ada juga pembantunya," terangnya.

Bahkan sudah menyerahkan daftar nama di masing-masing puskesmas sejak kegiatan diawal saat, pada kegiatan verifikasi.

Baca juga: Sempat Minim Peminat, Pengawas TPS Pilkada Banjarmasin Resmi Dilantik

Disinggung adanya kabar, pelaksanaan rapid test diselesaikan 'di atas meja' atau tidak melalui proses rapid test, Zainal tidak menepis.

Baca juga: Cegah Covid-19, KPU Balangan Gelar Rapid Test untuk Penyelenggara Pilkada 2020 

Dengan alasan, diatur dalam persyaratan calon dan syarat dibuat KPU RI ada dasarnya. Bahkan ada penyebutan, wilayah kepulauan dapat dibuatkan surat pernyataan oleh bersangkutan menyatakan dirinya sehat atau tidak sehat.

Dengan memberikan penjelasan ya atau tidak dari poin-poin lembar yang diisi.

"Memang ada pengecualian untuk daerah kepulauan. Bisa dinyatakan bersangkutan sudah memenuhi syarat. Walau tidak dilakukan rapid test," ucap Zainal.

Ditanya soal kabar berhembus, KPPS yang reaktif namun secara tertulis dibuat nonreaktif?.

"Kalau itu ada, buktikan dulu. Yang jelas di regulasi kami itu ada permintaan untuk melaksanakan rapid, dan kedua pengecualiannya sebagai wilayah kepulauan. Suratnya tegas kalau tidak salah nomor 901, ada pernyataan tentang membuat surat pernyataan kesehatan saja," tutupnya. (banjarmasinpost.co.id /Helriansyah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved