Breaking News:

Berita Banjarbaru

Kepala DKP Kalsel Sebut 44 Aset Pelabuhan Perikanan Belum Diserahkan Pemkab Kotabaru

Kewenangan pelabuhan perikanan di bawah Pemprov Kalsel sehingga aset yang ada di Pemkab Kotabaru harus diserahkan ke Pemprov Kalsel.

Penulis: Herliansyah | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ALPRI WIDIANJONO
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Taman Van der Pijl, Kota Banjarbaru. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, nyatanya di Kabupaten Kotabaru belum sepenuhnya dilimpahkan. 

Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Pemkab Kotabaru sudah memahami dan sudah ada tahapan penyelesaian. 

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel, Muhammad Fadli, Kamis (26/11/2020), pemkab kotabaru menyambut baik percepatan proses peralihan aset ke Pemprov Kalsel. 

"Jadi sebenarnya sudah ada kesepahaman, persoalan ini akan selesai pada Desember 2020 dengan cara dilakukan hibah," sebutnya.

Di dalam area UPTD Pelabuhan Perikanan (PP) Kotabaru, serta UPTD Perikanan Budaya Air Payau dan Laut (PBAPL), baru empat aset yang diserahkan pemkab kotabaru. Masih ada 44 aset yang belum. "Aset yang sudah diserahkan adalah Kantor Pelabuhan Perikanan, Kantor Syahbandara, Dermaga dan Jeti," tuturnya. 

Mengenai Pemkab Kotabaru tidak segera menyerahkan aset yang lain, menurutnya, ada beberapa kepentingan yang mungkin jadi pertimbangan. Namun, dirinya tak menyebut apa saja kepentingan yang dimaksud. "Terpenting sekarang ada kesepahaman. Desember 2020 kelar," paparnya.

Baca juga: Pemprov Kalsel Dorong Aset Pelabuhan di Kotabaru Dialihkan Sesuai UU Berlaku 

Baca juga: Pemeliharaan Pelabuhan Feri, Komisi II DPRD Kotabaru Konsultasi ke Pemprov Kalsel

Baca juga: Dishub Kotabaru Sebut Kemenhub Bantu Pelihara Pelabuhan Feri Teluk Gosong dan Sebuku

Baca juga: Anggaran Kajian Dicoret, Rehab Pelabuhan Feri Teluk Gosong dan Pulau Sebuku Kotabaru Terancam Gagal

Terkait kekhawatiran Pemkab Kotabaru kehilangan PAD, dia memastikan ketika aset diserahkan ke Pemprov Kalsel masih ada PAD yang mengalir untuk Bumi Saijaan.

"Karena sesuai Undang-Undang, provinsi hanya punya kewenangan tempatnya. Sedangkan yang mengelola, tetap Pemkab Kotabaru. Salah satunya, proses pelelangan ikan, mereka yang melakukan," imbuh Kepala DKP Kalsel.

Akan tetapi, saat aset beralih ke provinsi, dia menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel juga bakal mendapatkan andil PAD di sana. "Ketika pemindahan aset selesai, nanti bisa kita susun terkait pembagian PAD," ucapnya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved