Breaking News:

Wabah Corona di Kalsel

Belajar Tatap Muka Diwacanakan 2021, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel : Jangan Berjudi Dengan Covid-19 

Ketua Komisi IV DPRD menyatakan Pemerintah Daerah harus memperhatikan perkembangan terakhir kondisi pandemi Covid-19 di Kalsel

frans
Ilustrasi-Suasana simulasi belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19 di SMPN 31 Banjarmasin. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan pemberian izin belajar tatap muka kepada Pemerintah Daerah mulai Tahun 2021 mendatang. 

Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin menyatakan Pemerintah Daerah harus memperhatikan perkembangan terakhir kondisi pandemi Covid-19 di Kalsel sebelum memberikan izin. 

Jika risiko dinilai tinggi, Luthfi meminta pemerintah untuk berpikir ulang untuk memberikan izin kepada sekolah untuk melaksanakan belajar-mengajar tatap muka di sekolah. 

"Kalau penurunan tidak terlalu signifikan ya ini tentu kita tidak boleh mengambil risiko dan berjudi dengan Covid-19, karena Covid-19 itu sangat nyata," tegas Luthfi ditemui di Kantornya, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Mendagri: Jumlah 6.267 Orang Penambahan Tertinggi Covid-19 Sejak Kasus Pertama di Indonesia

Baca juga: Belajar Tatap Muka, Disdikbud Kalsel Sebut Hanya untuk Sekolah di Zona Hijau dan Kuning

Baca juga: Semua Sekolah di Kabupaten Banjar Bisa Usulkan Belajar Tatap Muka, Syaratnya Harus Lolos Penilaian

Legislator dari Fraksi Gerindra ini juga mengingatkan agar pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah tidak dijadikan sebagai bentuk menunjukkan keberhasilan pemerintah menekan jumlah kasus Covid-19 di suatu daerah. 

Pasalnya kata Luthfi, jika kejadian tak diinginkan terjadi dan muncul gelombang kedua Covid-19 di Kalsel akibat pembelajaran tatap muka di sekolah, maka akan sangat berbahaya dampaknya. 

Karena itu, sebelum semester ganjil di awal Tahun 2021 dimulai, pihaknya di Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel akan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel. 

Baca juga: Jadi Acuan Belajar Tatap Muka Siswa SD, Disdik Banjarmasin Lakukan Survey Orangtua

Hal ini kata Lutfhi dilakukan untuk memastikan bagaimana kesiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar tak muncul klaster-klaster Covid-19 sekolah di Kalsel.

"Kami akan melihat dulu bagaimana penerapannya, kami harus memastikan keselamatan masyarakat yang utama," kata Luthfi. (banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody) 
 

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved