Breaking News:

Opini Publik

Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19

Kemunduran pemerintahan ditandai dengan aktor-aktor politik yang perlahan berpaling dari nilai-nilai demokrasi pascapemilu 2019.

banjarmasinpost.co.id/frans rumbon
ILUSTRASI - Kotak suara Pilkada Banjarmasin 2020 dibawa ke Gedung Wanita Jalan Brigjen Hasan Basri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Editor: Alpri Widianjono

Oleh: Muhammad Irsyad Suardi, Mahasiswa Magister Sosiologi UNAND

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Apakah pemerintahan sekarang sudah mulai masuk otoritarianisme? Kata salah satu narasumber dalam Webinar Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik “Pemerintahan Otoriter Neoliberal dan Pemberangusan Gerakan Sipil : Membandingkan Indonesia dan Perancis” Senin malam 23 November 2020 yang diselenggarakan LP3ES.

Sebenarnya, bukan hal tabu jika pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan kepemimpinan Soeharto. Beberapa lembaga penelitian independen telah membuat rangkuman tentang tanda-tanda indikator negara otoriter.

Dalam buku Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul “How Democraties Die” tahun 2018, menyebutkan terdapat empat indikator perilaku Otoriter.

Pertama, penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demoktratis. Kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Ketiga, toleransi atau anjuran kekerasan. Terakhir, keempat, kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk mengintervensi media.

Kemunduran demokrasi sudah kelihatan beberapa tahun belakang, ditandai karena adanya konsolidasi oligarki elite politik pasca-pemilu 2019.

Baca juga: VIDEO Pelantikan Lima Pejabat Bawaslu Kalsel Dilakukan Secara Virtual

Baca juga: Pengusaha Tempat Hiburan di Banjarmasin Usul Pajak Karaoke Keluarga di Banjarmasin Turun

Kemunduran ditandai dengan aktor-aktor politik yang perlahan berpaling dari nilai-nilai demokrasi. Satu contoh, ketika Jokowi membangun koalisi yang lebih besar pasca pemilu 2019 menandakan kemunduran demokrasi.

Tujuannya, karena ingin terus melanjutkan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi masyarakat.

Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah regulasi untuk melemahkan lawan politik, seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta merevisi UU KPK agar lembaga tersebut menjadi lemah dan proses investasi semakin lancar, menurut Wijayanto Direktur Center for Media dan Democracy, LP3ES.

Halaman
123
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved